Syahariah sampaikan poin penting terhadap nota penjelasan keuangan Raperda APBD 2026

SAMARINDA (NK) – Juru bicara (Jubir) Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Syahariah Mas’ud, berikan beberapa poin terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2026. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna ke-45 yang digelar di Gedung utama B, Kompleks DPRD Kaltim, pada Sabtu (29/11/2025) malam.

Fraksi Golkar menekankan pentingnya pembangunan iklim investasi yang lebih baik, ramah, aman, dan berkelanjutan.

“Penyederhanaan regulasi, pemberian insentif, peningkatan transparansi, serta pelayanan publik yang efisien dinilai dapat mendorong pertumbuhan investasi,” ujar Syahariah saat diwawancarai awak media usai rapat paripurna.

Dijelaskannya, Penguatan sektor ekonomi hijau, manufaktur, serta sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan juga dianggap penting untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam Kaltim diharapkan meningkatkan kontribusinya melalui program CSR. Terutama yang mendukung peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah provinsi dan DPRD bersama elemen masyarakat untuk berjuang kepada pemerintah pusat agar dana transfer ke daerah diberikan secara adil,” ujarnya.

Pun, Syahariah juga menyebut Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap pemerintah provinsi kaltim. Apresiasi itu diberikan karena penurunan pendapatan daerah hanya terjadi pada komponen dana transfer.

“Sementara PAD tetap stabil di angka Rp10,75 triliun,” singkatnya.

Kendati demikian, situasi ini menunjukkan meningkatnya tingkat kemandirian fiskal Kaltim menjadi sekitar 75,70 persen dari sebelumnya sekitar 51 persen.

“Meski secara keseluruhan kapasitas fiskal menurun, Fraksi Golkar meminta pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan PAD sesuai potensi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal di masa depan,” pungkasnya (ADVERTORIAL/NK)