Jubir Fraksi Golkar DPRD Kaltim soroti minimnya dana transfer ke Daerah
SAMARINDA (NK) – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2026. Pandangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-45 yang digelar di Gedung Utama B, Kompleks DPRD Kaltim pada Sabtu, 29/11/2025 malam.
Juru bicara Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud, menjelaskan bahwa Rancangan APBD 2026 merupakan bagian dari tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029. Ia menyebut APBD tahun depan mengusung tema “Peningkatan Pondasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.
Dalam penyampaiannya, Syahariah merinci struktur rancangan APBD 2026 yang diajukan pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim. Total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp14,20 triliun, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,75 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,12 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp332,22 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah diusulkan sebesar Rp15,15 triliun, yang terbagi ke dalam belanja operasional Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun.
Pemerintah kata dia, juga mengusulkan rencana penerimaan pembiayaan (SILPA) senilai Rp900 miliar.
“Fraksi Golkar menyoroti penurunan drastis dana transfer pusat kepada Kaltim,” ujarnya saat pemaparan berlangsung.
Dari rencana awal sebesar Rp9,33 triliun, dana itu diperkirakan hanya akan menjadi sekitar Rp3,13 triliun atau turun mencapai 66,39 persen. Kondisi ini, menurut Fraksi Golkar, menimbulkan guncangan besar dalam penyusunan APBD 2026.
“Sehingga pemerintah dan DPRD perlu benar-benar selektif menentukan skala prioritas pembangunan,” tegasnya.
Meski begitu, Fraksi Golkar mengajak seluruh jajaran Pemprov dan DPRD Kaltim untuk tetap optimis. Pemerintah diminta tetap fokus memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun anggaran mengalami penurunan signifikan.
“Untuk menghadapi tantangan tersebut, Fraksi Golkar mengusulkan sejumlah langkah strategis,” katanya.
Pemprov diminta menitikberatkan penyusunan RAPBD pada penguatan fondasi pembangunan sesuai delapan arah kebijakan belanja daerah dalam RKPD 2026.
“Selain itu, RKPD perlu dievaluasi kembali agar selaras dengan kondisi objektif penerimaan daerah,” imbuhnya.
Fraksi Golkar juga menekankan perlunya konsolidasi realisasi anggaran hingga akhir tahun 2025, sebab potensi SILPA disebut dapat mencapai sekitar Rp2 triliun, lebih besar dari estimasi awal Rp900 miliar. (ADVERTORIAL/NK)