Talk Show Kebangsaan Meriahkan HUT FKPPI dan HUT TNI di Kukar

TENGGARONG (NK) – Talk Show Tema ” Kebangsaan” Sumber Daya Alam dan Ketahanan Nasional “Rakyat Harus Bagaimana” dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Ke – 41 Dan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang Ke – 74 Tahun 2019.

Acara berlangsung di Hotel Grand Elty Singggasana, Jalan Pahlawan, Kota Tenggarong Kutai Kartanegara (Kukar) pada Sabtu (21/9/2019) Berikut, Nara sumber dalam acara Talk Show Danrem 091/ASN mewakili Pangdam VI/MLw Brigjen TNI Widji Pasetijono, MSi, Akademisi Universitas Brawijaya Malang Dr. Aji Dedi Mulawarman, Akademisi Universitas Mulawarman Samarinda Dr. Aji Sofyan Effendi, dipandu oleh Moderator New Anchor Berita Satu, Nastiti S Lestari.

Hadir beberapa petinggi dari TNI/Polri Se – Kaltim diantaranya, WaAster Kodam VI/MLw. Letkol Arh. Samujiyo, Kasiren Korem 091/Asn Kolonel Kav. Eko Agus Nugroho, S.Ip, Dandim 0906/Tgr. Letkol Inf. Charles Yohanes Alling, beserta Danramil dan Perwira Staf, Pabandya Komsos Dam VI/MLw Mayor Arm. Yono Rosadi, Kasdim Balikpapan. Letkol Inf. Mulyadi, Ketua DPRD Kukar. Abdul Rasid, Kapolres Kukar. AKBP. Anwar Haidar, SIK., M.Si, Ketua KB. FKPPI Kab.Kukar. Setia Budi, Rektor Universitas Kutai Kartanegara. Erwinsyah, SE.,SH.,M.Si Turut serta, Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Kabag Ops Polres Paser AKP. Kustana, Kasat Sabhara Polres PPU Kompol. Bargas, Polresta Samarinda AKP. Maryanto, Kabag Ops Polres Kubar Kompol Eko Adrijanto, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahri. Talk Show narasumber, Dialog Antar Narasumber dan Moderator Nastiti S Lestari, Live New Anchor Berita Satu.

Penyampaian Danrem 091/ASN mewakili Pangdam VI/MLw Brigjen TNI Widi Prasetijono mengatakan, Indonesia adalah negara yang kaya dan jaya dengan kekayaan alam, jika kita saksikan dalam peta Indonesia, dari Sabang hingga Merauke telah dikaruniai Tuhan dengan beragam kekayaan alam berupa emas, batubara, minyak bumi, gas alam, nikel, uranium, bahkan hutan yang luas dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak.

“Untuk itu pengelolaan segala kekayaan alam tersebut telah diatur dengan baik dalam UUD 1945, pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar  besar untuk kemakmuran rakyat,”tukasnya.

TNI pun lanjutnya, berkomitmen membantu negara untuk mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ia menuturkan, rencana pemindahan ibu kota akan memberikan konsekuensi terkait dengan pemindahan pusat pengendalian ops TNI, karena sejatinya keberadaan Mabes TNI harus melekat pada Center of Gravity suatu Negara. Secara umum letak geografis terdekat IKN adalah berbatasan dengan Malaysia.

“Jika kita tinjau perbatasan darat kita dengan Malaysia sejauh 2.019 Kilometer (KM), belum lagi perbatasan perairan yang diapit dengan ALKI I dan II. Dan apabila kita petakan kekuatan Militer Malaysia di Sabah dan Serawak yang bersifat komposit, ini juga harus menjadi pertimbangan strategis kita. Yang menjadi pemikiran kita saat ini tentunya adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah penguatan wilayah dalam konteks pertahanan sebagai penyanggah ibu kota,” tukasnya.

Menurutnya, dalam rangka kepentingan strategis nasional inilah TNI berkomitmen menjamin kedaulatan, keutuhan dan keselamatan NKRI serta memenangkan kompetisi abad 21.

“Komitmen ini merupakan harga mati bagi kami, karena merupakan tugas TNI untuk menjaga stabilitas NKRI. Persatuan akan membuat kita kuat
dalam menghadapi kompetisi global. Seluruh komponen bangsa perlu memahami situasi, bersatu, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang,”tegasnya.

Sementara itu penyampaian pengamat ekonomi dan bisnis Univ. Brawijaya Malang, Dr. Aji Dedi Mulawarman, SE.,SP.,MSA memaparkan, Indonesia sebenarnya belum siap untuk membangun Ibukota baru di Kaltim karena masih banyak permasalahan yang belum bisa diselesaiakan.
Salah satu contoh permasalahan yang kita hadapi, bangsa indonesia saat ini adalah masuknya tenaga kerja asing di wilayah Indonesia yang sangat banyak.

Ia menguraikan, hasil studi menunjukkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, hanya menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24 persen ke wilayah tersebut. Selain Kalimantan Timur, Provinsi yang mendapat berkah pertumbuhan ekonomi dari pemindahan ibu kota adalah Kalimantan Selatan dan Papua Barat.

Ia berpendapat, pemindah ibu kota tak membawa dampak signifikan kepada indikator makro ekonomi yang menopang pertumbuhan, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah dan ekspor impor justru menyumbang penurunan konsumsi rumah tangga nasional sebesar 0,04 persen. Rencana ini hanya mampu mengerek konsumsi rumah tangga Kalimantan Timur sebesar 0,24 persen.

“Dari sisi impor, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menekan impor nasional sebesar 0,01 persen  Hampir semua Provinsi di Indonesia terdampak negatif di kisaran 0,01-0,05 persen. Hanya kinerja impor Kalimantan Timur yang tercatat naik sebesar 0,22 persen dan Kalimantan Utara sebesar 0,02 persen dari pemindahan ibu kota,”jelasnya.

Pengamat ekonomi Kaltim Univ. Mulawarman Samarinda, Dr. Aji Sofyan Effendi, SE.M.Si.CMRP  menambahkan, ada tiga elemen dasar terhadap ketahanan nasional yaitu, Ketahanan SDA, Ketahanan Fiscal dan Ketahanan SDM.

Ia mengungkapkan, pembangunan terhadap jalan tol, Balikpapan – Samarinda yang panjangnya sekitar 99 Kilometer (KM) serta jembatan Pulau Balang yang tidak rampung- rampung dikerjakan hingga saat ini, sebagai salah satu contoh saja bagaimana Dana Bagi Hasil dari dua sektor migas dan batu bara tidak berpihak banyak pada daerah penghasil. Ekonomi Kalimantan juga sangat rentan karena didominasi oleh ekspor yang didorong oleh harga batu bara. Itulah yang mengakibatkan begitu banyak perusahaan batu bara kolaps.

Sehingga Pengolahan SDA katanya, juga sangat diperlukan agar tidak mandek di industri hulu namun juga sampai ke industri hilir yang dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

“Adanya ketimpangan daerah penghasil SDA seperti Kaltim, Papua, Aceh, Riau, Kepri, Sumsel dalam 10 tahun terakhir dibandingkan dengan nonpenghasil SDA. Daerah penghasil sumber daya alam justru kalah sejahtera dibandingkan daerah yang bukan penghasil SDA. Dari beberapa indikator seperti tingkat pengangguran, rumah tangga dengan listrik dan air bersih, tingkat kemiskinan, angka kematian bayi, angka harapan hidup, dll, ternyata angkanya lebih buruk dibandingkan daerah yang bukan penghasil sumber daya alam”, imbuhnya.

Adapun, lanjutnya, salah satu indikator yang diukur yaitu derajat penghisapan ekonomi, yang terlihat sangat tinggi di daerah penghasil SDA yakni sebanyak 80,14 persen, sementara di daerah nonpenghasil SDA hanya 37,89 persen.

Tingginya indikator penghisapan ekonomi ini menurutnya, karena bisnis SDA dikuasai oleh banyak kontraktor asing sehingga mengakibatkan terjadi capital outflow. Contohnya pada perkebunan dan pertanian, semestinya BUMN pertanian dan perkebunan dapat menguasai ekspor minyak sawit di Indonesia, bukan negara asing. Derajat penghisapan ekonomi yang tinggi ini juga menyebabkan hanya sedikit tetesan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dari kekayaan Kaltim hanya dinikmati 19,8 persen saja, sementara sisanya dinikmati entitas bisnis atau investor asing.

“Pada daerah penghasil SDA kemiskinan terjadi terutama berada di desa, dari 836 desa di Kaltim, sebanyak 82,29 persen masuk desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Padahal desa dalam hierarki pembangunan adalah pondasi. Lokasi SDA semua ada di desa tapi kontribusinya ke desa tidak ada,”pungkasnya.

Untuk diketahui, acara Talkshow Kebangsaan diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT TNI Ke – 74 dan HUT FKPPI Ke – 41, sekaligus memberikan pemahaman dan masukan terkait dengan pemindahan Ibukota Indonesia di wilayah Kalimantan Timur secara khusus di Kabupaten Kutai Kartanegara. (im/nk)