Terbukti Pungli, Pejabat Disdukcapil PPU Dinonjobkan


PENAJAM (NK) – Terbukti bersalah melakukan Pungutan Liar (Pungli) pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)  Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), berinisial Sk direkomendasikan sanksi berat berupa nonjob atau dicopot dari jabatannya oleh tim auditor dan investigasi Pemkab PPU. hal ini diungkapkan, Asisten III Bidang Admistrasi Umum dan Keuangan Setkab PPU, Alimuddin, Selasa (6/10/2018).

Tim telah mengeluarkan rekomendasi hukuman disiplin kepada Sk berupa sanksi berat karena terbukti melakukan Pungli. Setelah melalui proses investigasi cukup panjang dan dinyatakan bersalah,”tegasnya.

Dibeberkannya, dari keterangan sejumlah saksi yang diperiksa Inspektorat Kabupaten PPU, pejabat Disdukcapil tersebut terbukti melakukan Pungli. Sanksi yang diberikan  yakni nonjob dan penurunan pangkat selama tiga tahun, hukuman diberikan setelah pihaknya melakukan rapat tim auditor terdiri dari Inspektorat serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) PPU.

“Hasil rapat tim auditor termasuk rekomendasi sanksi itu, kemudian diserahkan kepada Tim kode etik ASN Kabupaten PPU untuk ditindaklanjuti. Sesuai aturan, pemberian sanksi bagi pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintahan menjadi kewenangan penuh pejabat pembina kepegawaian yakni kepala daerah.

Untuk diketahui, mencuatnya, kasus dugaan pungli itu setelah sejumlah masyarakat mengeluhkan pelayanan administrasi di Disdukcapil PPU, akibat aksi  pungli yang dilakukan petugas pelayanan administrasi kependudukan tersebut dengan besaran pungutan mulai Rp500 ribu sampai Rp2 juta tergantung jumlah kepengurusan administrasi kependudukan dan parahnya kegiatan itu berlansung sejak 2015 silam, kejadian Pungli di PPU ini baru kali pertama dilaporkan masyarakat di PPU.(nav/nk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.