Tidak Taat Aturan, AGM Ancam Cabut HGU Perusahaan
Bupati PPU, AGM menyerahkan kartu BPJS Kesehatan program PBI APBD PPU kepada perwakilan warga Desa Labangka sebagai bentuk melaksanakan janji politiknya kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat PPU
PENAJAM (NK) – Perusahaan swasta yang tidak menaati aturan di kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), diancam dicabut Hak Guna Usaha (HGU) oleh Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Demikian ditegaskannya saat kunjungan kerja bersama Wakbup, Hamdam di Kantor Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Senin (15/7/2019).
Hal ini sehubungan dengan keluhanan sejumlah masyarakat Desa Labangka, karena masih banyak perusahaan kelapa sawit beroperasi di wilayah Babulu, namun tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setempat. Padahal menurut warga, kontribusi perusahaan di daerah sangat dibutuhkan seperti untuk insfrastruktur jalan, penerangan, jembatan dan sebagainya di wilayah perusahaan beroperasi.
Ia mengatakan, akan menindak tegas seluruh perusahaan yang terbukti tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar tempat beroperasi mereka, termasuk perusahaan kelapa sawit yang ada di Desa Labangka Kecamatan Babulu ini.
AGM mengakui, telah memperoleh informasi ada sejumlah perusahaan belum memiliki izin atau HGU namun telah beroprasi, sejumlah perusahaan kurang memberikan kontribusi kepada warga sekitar dan sebagainya.
Kedepan kami berjanji akan tertibkan semua perusahaan yang ada di PPU termasuk Desa Labangka ini sesuai aturan yang berlaku. Jika tetap melanggar aturan yang ada maka HGU perusahaan pelanggar akan kami cabut,”tukasnya.
Perihal lain juga disampaikan oleh bupati dengan beground pengusaha muda ini, bahwa pemerintah daerah selalu optimis seluruh wilayah desa di Kabupaten PPU akan tersentuh pembangunan secara merata. Terkhusus sesuai dengan tiga bidang pembangunan prioritas di PPU saat ini yaitu insfrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Pembangunan itu kami laksanakan dari desa ke kabupaten bukan sebaliknya dari kota ke desa. Sehingga kami yakin seluruh desa di PPU ini secara bertahap akan tersentuh dengan pembangunan,”kata AGM.
Kemudian bidang pendidikan lanjut AGM, saat ini seluruh perlengkapan sekolah untuk siswa-siswi mulai Paud, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di PPU telah digeratiskan termasuk didalamnya biaya seragam sekolah, buku sekolah dan sebagainya. Sementara pendidikan SLTA memang tidak dibantu pemda karena tingkat ini merupakan tanggung jawab Provinsi Kaltim.
“Namun apapun bantuan yang diberikan ini kita juga wajib bersyukur kepada Allah SWT. Bantuan pemda untuk kebutuhan sekolah siswa-siswi di PPU saat ini kami prioritaskan untuk sekolah berstatus sekolah negeri. Namun kedepan secara bertahab sekolah swastapun akan kami berikan bantuan ini, ” ujarnya.
Kemudian bidang kesehatan jelasnya, pemda PPU telah memberikan jaminan kesehatan di seluruh daerah melalui program BPJS yang ada. Dalam program prioritas ini, seluruh maayarakat PPU merhak memperoleh jaminan kesehatan secara cuma-cuma atau geratis.
“Saudara kaya ataupun miskin tetap memperoleh jaminan kesehatan ini di PPU walaupun hanya dengan kelas tiga. Namun ini pasti sangatlah membantu masyarakat khususnya di Kabupaten PPU,”kata AGM.
Sementara itu, tambahnya, bidang insfraatruktur, secara bertahap terus akan dilakukan pemda PPU. Termasuk pembangunan inafrastruktur di seluruh desa yang ada di Kabupaten PPU.
AGM menerangkan, kedepan pemda juga akan menempatkan titik-titik pembuangan sampah jauh dari pemukiman penduduk. Dalam rangka menunjang kebersihan diseluruh wilayah, Pemda PPU juga akan dilengkapi dengan UPT kebersihan di Kabupaten PPU.
“Jadi kedepan tidak ada lagi titik pembuangan sampah di tepi jalan umum. Semua akan kami tempatkan pada titik-titik yang tidak akan mengganggu kenyamanan bersama. Kedepan kami juga akan bentuk UPT kebersihan untuk perihal ini,”pungkasnya.(Humas6/nk/nav)