Tuntaskan Stunting, DPRD Kaltim Desak Pj Gubernur Evaluasi Kepala Dinas

Samarinda, 12 November 2023 (NK) – Angka stunting di Kaltim masih tinggi, yakni 23 persen. Angka ini jauh di atas standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Komisi IV DPRD Kaltim mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim untuk segera menindaklanjuti penanganan kasus kekurangan gizi kronis atau stunting.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengatakan, stunting adalah masalah serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi penerus. Ia menilai, rendahnya serapan anggaran penanganan stunting, namun tidak optimal dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka,” ucap Ananda, Minggu (12/11).

Ananda, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim, menyatakan bahwa stunting menggambarkan kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan dari ukuran semestinya. Faktor-faktor pemicu stunting sangat kompleks dan harus ditangani mulai dari remaja putri, ibu hamil, hingga penanganan ibu terhadap anaknya.

“Peran pemerintah amat vital dalam penanganan stunting, termasuk juga mengoptimalkan posyandu di desa-desa. Jika dijalankan sesuai prosedur, tumbuh kembang anak dapat terawasi oleh penggiat Posyandu,” tambahnya.

Ananda mengemukakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah telah memberikan bantuan yang cukup baik untuk posyandu-posyandu. Meskipun demikian, dia berharap penanganan stunting dapat lebih dimaksimalkan untuk mencapai angka di bawah standar nasional.

Legislator daerah pemilihan Samarinda itu menjelaskan bahwa Posyandu memiliki peran vital dalam menangani stunting karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita.

“Posyandu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Melalui Posyandu, kita bisa mendeteksi dini dan mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di Kaltim,” ungkapnya.

Ananda juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam menangani stunting. Ia menambahkan bahwa penekanan pada stunting untuk meningkatkan kualitas SDM sejalan dengan kesiapan Kaltim menghadapi tantangan Ibu Kota Negara (IKN).

“Kita penyangga utama IKN. Kita mesti menyiapkan SDM berkualitas yang mumpuni,” pungkasnya. (Adv/NK)