Wakil Rakyat Ini Desak Insentif PNS Dihapus

KALTIM – Kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami rasionalisasi di semua lini lantaran ekonomi global berdampak telak bagi negeri ini. Tak terkecuali di seluruh daerah di Kalimantan Timur.

Akibat dipangkasnya sejumlah anggaran transfer ke daerah APBD membuat kabupaten/kota di Kaltim harus memutar orak untuk melakukan rasionalisasi anggaran.

Salah satu yang menjadi bidikan rasionalisasi adalah insentif daerah atau tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan yang juga Ketua Fraksi PDIP, Budiono.

“Kami dari fraksi menginginkan perwali nomor 8 itu dicabut untuk tiga bulan ini saja. Itu lumayan loh, hitungan kami itu di atas Rp 30 miliaran. Ada daerah lain yang sudah mencabut tunjangan penghasilan pegawai itu. Kalau itu dicabut saya rasa nanti di 2017 menyesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya. (Taufik)