Hamdam Terima Audensi Mahasiswa, Petani dan Nelayan Terkait BBM

PENAJAM (NK) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Penajam Paser Utara (PPU),Hamdam menerima audiensi mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpinan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Forum Keluarga Mahasiswa Kabupaten PPU (FKMK PPU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) beserta perwakilan petani dari Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, perwakilan nelayan, perwakilan penyalur BBM nelayan dari Desa Pejala dan Desa Sesumpu, Kecamatan Penajam di ruang rapat Bupati PPU, Rabu (21/09/2022) siang. Audiensi membahas permasalahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta dampak yang dirasakan akibat kenaikan harga BBM yang dialami oleh petani dan nelayan.

Hamdam dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa advokasi terkait dampak BBM terhadap petani dan nelayan yang dilakukan oleh mahasiswa dan disampaikan melalui audiensi tersebut merupakan hal yang tepat. Karena jelas dalam menyampaikan permasalahan dan menjadi catatan/laporan yang dapat didiskusikan dan ditindaklanjuti.

Suryanto selaku perwakilan petani desa Sumber Sari sekaligus pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mengungkapkan dampak yang dirasakan oleh petani akibat kenaikan harga BBM. Ia menyebut bahwa saat ini, proses pengolahan pertanian di setiap tahapnya tidak terlepas dari penggunaan mesin yang tentunya menggunakan BBM. Hal ini mengakibatkan turunnya keuntungan yang diperoleh akibat biaya yang tinggi dan turunnya daya beli masyarakat.

Hamdam menjelaskan terkait kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pusat boleh jadi disebabkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat. Untuk itu, terdapat peraturan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke yang terdampak. Selain itu, agar penyaluran distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, PPU telah menggunakan Fuel Card 2.0 sebagai mekanisme untuk mendapatkan BBM bersubsidi bagi roda 2 dan roda 4. Harapannya nanti bisa dikembangkan bagi para petani dengan menggunakan identitas yang dapat menunjukkan profesi petani serta mesin pertanian yang dimiliki.

Lebih lanjut, Plt Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU Nicko Herlambang yang juga Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten PPU, meminta Suryanto untuk menyusun rincian penggunaan BBM petani, bersama dengan Gapoktan lainnya, untuk kemudian dapat diformulasikan dan diajukan ke dalam anggaran perlindungan sosial tahun 2023. Sementara, penganggaran belanja wajib perlindungan sosial di tahun 2022 sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu melalui anggaran perubahan APBD 2022, dan di dalamnya belum ada formulasi dari pemerintah pusat untuk petani.

Nurhasanah selaku penyalur BBM Nelayan menyampaikan kesulitannya dalam penerimaan distribusi BBM akibat kebijakan yang dilakukan oleh SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang tidak memperbolehkan penjemputan BBM ke lokasi SPBN melainkan dilakukan oleh distributor yang telah ditetapkan SPBN sendiri. Hal ini dirasa menjadi masalah karena biaya distribusi yang ditetapkan terlalu tinggi dan lamban dalam proses distribusinya.

Terkait hal ini, pemerintah daerah akan berkomunikasi dengan Pertamina perihal distribusi yang dilakukan oleh SPBN, karena kewenangan penyaluran BBM tersebut dimiliki oleh Pertamina. Sementara, bantuan yang disediakan untuk nelayan akibat kenaikan harga BBM telah ditetapkan dalam anggaran perubahan APBD 2022.(Nis/*DiskominfoPPU)