Belum Dibayar, Warga Samboja Tuntut Ganti Rugi Lahan Tol Balsam

TENGGARONG (NK) – Warga Kelurahan  Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegata (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), menuntut ganti ruga lahan miliknya yang hingga kini belum diselesaikan pemerintah untuk pembangunan jalan Tol Balikpapan – Samarinda. Hal ini terungkap dalam mediasi antara pemerintah, Senin (23/8/2021) kemarin.

Mediasi ini berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Samboja pada pukul 11.00 wita, dihadiri anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, anggota DPRD Kukar, Farida Rustam, Camat Samboja Akhmad Nurkhalis dan Lurah Sungai Merdeka, Agus Santosa. Tampak pula hadir sejumlah perwakilan warga serta beberapa pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu, Farida Rustam selau memoderatori jalannya mediasi menyatakan masyarakat meminta, agar persoalan tanah yang sudah dialihfungsikan menjadi jalan tol dapat segara terbayarkan. Sementara , mediasi ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendiskusikan segala keluhan warga yang belum mendapatkan haknya.

Muhammad Samsun menuturkan, bahwa DPRD Kaltim dan  pemerintah akan memantau serta  membantu masyarakat dalam jalannya diskusi agar dapat membuahkan solusi, pemerintah juga akan mendengarkan pemaparan masyarakat yang lahannya belum dibayar oleh pengelola jalan tol. Dimana terdapat dua kelompok masyarakat kini lahan serta  tanam tumbuh belum terbayarkan.

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun, saat memberikan keterangan ke wartawan newskaltim. com

Perwakilan masyarakat Sungai Merdekam Ardianus, mengungkapkan, warga sudah membawa permasalahan ini kepemerintahan hingga ke Gubernur, Bahkan warga juga ingin difalisitasi untuk bertemu dengan presiden langsung.

“Masalah ini sebenarnya sudah lama dan kami sudah menyampaikan ke pemerintah, Saya juga sudah ke kantor bupati Kukar dan DPRD nya sampai ke gubernur,” timpal warga lainnya bernama,  Akhari Yoyon S.

Sementara itu  Lurah Sungai Merdeka, Agus Santosa menuturkan, saat ini lahan yang bermasalah berstatus kawasan, jika ditinjau lagi dari sejarah, sebenarnya warga sudah menetap semenjak zaman kemerdekaan.

“Mereka sudah menetap disana sejak zaman kemerdekaan. Para pelaku usaha juga tidak bisa memaksimalkan kawasan tersebut,” katanya.

Anggota DPRD Kukar, Farida Rustam pada kesempatan itu  mengharapkan,  adanya solusi untuk penyelesaian segala permasalahan atas pengalihan lahan tersebut.

Menurutnya, persoalan itu menjadi suatu hal yang miris, dikarenakan masyarakat harus kehilangan lahan dan perkebunan milik mereka.

“Kami selaku DPRD akan selalu mengawasi hingga titik terangnya, Saya selaku DPRD memfasilitasi dan mengawasi tetap berjalannya sampai titik-titik terakhir,” Ucapnya.

Camat Samboja, Nurkhalis, menegaskan, masyarakat itu hanya menuntut haknya atas lahan yang kini telah menjadi jalan Tol tersebut.

“Masyarakat ini menuntut haknya, badan pertanahan seharusnya bersurat ke PUPR dan itu menjadi solusi kita bersama,” sebutnya.

Rapat mediasi berakhir pada pukul 13.00 wita, pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk melakukan aksi membentang spanduk-spanduk yang menyatakan aspirasi mereka di depan BPU  Kecamatan Samboja.

Usai kegiatan mediasi, Muhammad Samsun,  mengungkapkan ada  48 petak lahan  milik warga yang kini belum diganti rugi atas pembangunan Tol itu dan itu merupak hak mereka. Namun apapun itu, pemerintah tetap memberikan solusi yang terbaik.

“Ada beberapa tuntutan terkait pergantian lahan maupun tanam tumbuh, ini sudah berproses. Kami pun sudah berkordinasi dengan badan pertanahan, kami juga sudah bersurat kepada Kementrian  Lingkungan Hidup atas masalah itu yang ada di wilayah Tahura dan sebagainya. Tentunya kegiatan ini bisa memfasilitasi warga dan warga diperhatikan oleh pemerintahnya, warga tidak berjuang sendiri  insya Allah dan mudah-mudahan kita dapat jalan keluarnya,” tutupnya (nk/era)