Bupati PPU Minta KA Borneo Dilanjutkan
AGM : Kami Harap Ada Kepastian, Jangan Seremoni Saja
PENAJAM (NK) – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud (AGM), meminta, rencana pembangunan Kereta Api (KA) Borneo di Kabupaten PPU dilanjutkan, pasalnya, telah memasuki tahun ke empat rencana pembangunan KA Borneo di tanah Benuo Taka ada, namun pelaksanaan pembangunannya belum dimulai hingga saat ini.
Kami berharap ada kepastian tentang kelanjutan pembangunan KA Borneo di Kabupaten PPU ini. Jangan terlalu banyak kegiatan seremoni saja, tetapi progress pembangunannya dilapangan tidak berjalan,”pinta AGM saat pertemuan dalam rangka pembahasan perkembangan pembangunan KA Borneo bersama tim terpadu di Kabupaten PPU, Rabu, (26/6/2019) siang.
Kegiatan yang digelar di lantai III kantor Bupati PPU ini dihadiri, Wakil Gubernur Klimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi, Asisten Deputi Kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Fajar Wirawan Harijo, Direktur Eropa III, Kementerian Luar negeri, Ardian Wicaksono, Direktur Lalu lintas dan angkutan kereta api Kementerian Perhubungan, Adriayanto dan Seluruh Tim Terpadu Penyelesaian Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Borneo serta sejumlah pejabat terkait lainnya di PPU.
Dikatakan AGM, Pemerintah Kabupaten PPU pada dasarnya sangat mendukung dengan dilaksanakannya pembangunan KA Borneo tersebut, karena Kereta api, menjadi salah satu alternatif untuk memajukan perekonomian daerah dan mensejahterakan rakyat Kabupaten PPU khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya.
Terlebih lagi lanjut dia, Presdien Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo telah melaksanakan ground breaking tentang Kereta Api Borneo di Kawasan Industri Buluminung Kabupaten PPU pada tanggal 19 November 2015 lalu.
Tidak sampai disini tambah AGM, berbagai bertuk dukungan Pemda PPU terhadap percepatan pembangunan KA Borneo telah dilaksanakan diantaranya dengan memberikan persetujuan prinsip dan ijin lokasi guna melengkapi administrasi investasi dan mempercepat proses pembangunan yang akan dilakukan.
Terkait ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten PPU pun telah menerbitkan surat pertimbangan teknis untuk lahan seluas kurang lebih 140 Hektar dan sampai saat ini sudah sekitar kurang lebih 70 Hektar lahan sudah dibebaskan sambil menunggu rencana atau kegiatan selanjutnya.
“Oleh karenanya, kami berharap kegiatan pembahasan perkembangan pembangunan Kereta Api Borneo dan kunjungan lapangan oleh Tim Terpadu dapat memberikan angin segar demi mendukung terwujudnya Kabupaten PPU yang Maju, Modern dan Religius,“pinta AGM. (Humas6/nav/nk)