Diduga Ikut Terlibat Korupsi Kejari PPU Tetapkan Kades Sebakung Jaya Tersangka 

Penajam, IDN Times – Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan Kepala Desa (Kades) Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, PPU periode 2016-2021, MS sebagai tersangka karena diduga ikut terlibat korupsi pembelian tanah urug fikti.

Dimana sebelumnya pada Selasa (26/7/2022), Kejari PPU telah menetapkan  HM sebagai tersangka merupakan anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Proyek Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu dan menahan HM. 

“Kami telah menetapkan satu orang tersangka lagi kasus korupsi proyek di Desa Sebakung Babulu inisial MS atas dugaan tindak pidana korupsi yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD),” ujar Kepala Kejari (Kajari) PPU Agus Chandra, melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari PPU, Mosezs kepada newskaltim.com, Kamis (22/9/2022) di Penajam.

Dikatakannya, ini merupakan perkara lanjutan dimana pada Juli 2022 kemarin tersangka HM dan sekarang kembali dilakukan penahanan mantan Kades Sebakung Jaya, MS, karena diduga ikut terlibat korupsi pembelian tanah urug fiktif untuk pembangunan lapangan bola di desa setempat di tahun anggaran 2019 kemarin.

“Kita tetapkan MS sebagai tersangka, karena dari penyelidikan diduga ada beberapa kegiatan kejahatan korupsi tersebut. Sehingga pada hari ini, MS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka nomor : B.1842/O.4.22/FB.1/09/2022,” tuturnya.  

Kemudian, lanjutnya, ketika dilaksanakan ekspos juga tim berpendapatan terhadap tersangka dikenakan penahanan selama 20 hari kedepan dan dititipkan di rumah tahanan Polres PPU.

“Tersangka kami tahan sejak hari ini hingga 20 hari kedepan atau sampai 11 Oktober 2022, namun jika penyelidikan belum selesai dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHP),” tegasnya.

Adapun atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka MS ini, lanjutnya, terdapat kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar  Rp571 juta lebih.

“Selanjutnya kita akan kembali lagi memintai keterangan dari saksi-saksi yang ada. Dimana sebenarnya kita sudah dapatkan rangkaian cerita yang utuh. Jadi pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi hal-hal yang kurang saja,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam rangkaian penyidikan yang telah dilaksanakan pihaknya didapati  bahwa untuk membangun lapangan bola tersebut tersangka HM mengatakan telah membeli tanah urug namun faktanya fiktif. 

“Sehingga berdasarkan hal tersebut tersangka telah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara,” ungkapnya.

Sementara itu, tambahnya, peran MS ketika itu masih menjabat sebagai Kades dan merupakan pengelola keuangan desa dalam tugas telah melakukan hal-hal yang melanggar hukum, yakni tersangka MS memerintahkan bendahara untuk melakukan pembayaran tanah urug langsung ke tersangka HM.

“Seharusnya uang itu dari bendahara diberikan lebih dahulu ke Kepala Seksi atau Kepala Urusan (Kaur) di Pemerintah Desa Sebakung Jaya, untuk lebih dahulu melakukan proses hingga lapangan barulah mereka membayarkan ke tersangka HM tidak langsung,” kata Mosezs.

Jadi disini keterlibatan MS, adalah untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain menggunakan anggaran negara.

Tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2021 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Pasal 2 ayat 1 tersangka diancam hukum pidana maksimal 4 tahun paling lama 20 tahun denda Rp1 miliar dan Pasal 3 maksimal 1 tahun paling lama 20 tahun dengan Rp50 juta,” pungkasnya. (nk01)