Dikbud Kaltim Dapat Kritik, SMAN/SMKN di Wilayah 3T Tidak Diperhatikan

SAMARINDA (NK) – Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim (Dikbud) mendapat kritik dari anggota DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang. Alasannya, Dikbud tidak memperhatikan penyediaan fasilitas pendidikan bagi SMAN/SMKN di wilayah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terisolir).

Veridiana mengungkapkan, banyak sekolah di daerah pedalaman dan perbatasan yang tidak mendapat perhatian dari Dikbud. Fasilitas sekolah, seperti meja-kursi dan bangunan yang rusak, tidak diperbaharui atau direhabilitasi. Bahkan, ada pejabat Dikbud yang sengaja tidak memberikan bantuan karena tidak suka dengan kepala sekolah di wilayah 3T.

“Ada pejabat di Dinas Dikbud yang tak suka dengan kepala sekolah, maka sekolah tersebut tidak dikasih apa-apa bertahun-tahun, meubeler (meja-kursi) rusak tak diganti. Bangunan sekolah rusak tak dialokasikan anggaran untuk merehabnya,” tutur Veridiana, Kamis (16/11/2023).

Veridiana menegaskan, hal ini sangat tidak adil. Sebab, sekolah di perkotaan mendapat alokasi anggaran yang tidak terbatas setiap tahunnya. Mereka bisa membeli furnitur, peralatan laboratorium, memperbaiki gedung, dan menambah ruang kelas baru.

“Kita minta keadilan, SMAN/SMKN di daerah 3T dapat alokasi anggaran yang sama dengan sekolah di kota-kota. Itu lah yang kami suarakan di DPRD ini,” ucap Veridiana.

Veridiana juga mengajak Pj Gubernur Akmal Malik untuk berkunjung ke Kutai Barat dan Mahulu. Maksudnya, untuk melihat langsung kondisi sekolah di daerah pedalaman dan perbatasan yang masih tertinggal. Veridiana berharap, Pj Gubernur bisa mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di Kaltim.

Veridiana menyatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk SMAN/SMKN di perkotaan. Sedangkan, anggaran untuk sekolah di daerah pedalaman dan perbatasan terutama bersumber dari aspirasi anggota DPRD Kaltim sebanyak 48 proyek. (Adv/NK)