Dinas Pertanian PPU Pantau Kebutuhan dan Kesehatan Hewan Kurban

PENAJAM (NK) – Menjelang Lebaran Idhul Adha 1443 Hijriyah, Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengantisipasi ketersediaan sapi dan kambing kurban. Tidak hanya ketersediaan, kesehatan hewan kurban serta harga daging di pasaran menjadi hal utama jelang lebaran Haji.

Pada tahun ini tengah maraknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Kabupaten PPU mendapatkan pembatasan penerimaan pasokan hewan kurban dari daerah luar. Tercatat hingga saat ini terdapat 1.186 ekor sapi dan 304 ekor kambing siap kurban dan dipasarkan di Kabupaten PPU.

Saat ditemui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Arief Murdiyatno menyampaikan Kabupaten PPU hanya menerima distribusi dari daerah yang masih zona hijau dengan beberapa ketentuan, Dengan melakukan tindakan karantina di tempat asal selama 14 hari, biosecurity yang ketat hingga pemeriksaan ketat lainnya. Dinas Pertanian juga berupaya setiap tahun jelang perayaan kurban selalu melakukan pemantauan supply serta kesehatan sapi dan kambing untuk memenuhi ketersediaan hewan kurban dan menjaga kestabilan harga.

“Jumlah ini tahun ini cukup mengingat total pemotongan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 978 ekor sapi dan 204 ekor kambing. Berbagai upaya kita laksanakan sehingga masyarakat masih bisa mendapatkan ternak kurban yang berkualitas, yang sehat, kemudian yang sesuai syariat, kemudian dalam jumlah yang cukup, dan juga dengan harga yang tidak terlalu tinggi kenaikannya sehingga kita akan memberikan ketenangan, kenyamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini,” ucap arif, senin (04/06/2022).

Terkait dengan perkembangan PMK itu sendiri, ia juga menjelaskan situasi di Kabupaten PPU masih dalam status aman atau zona hijau. Namun, jika dikategorikan melalui status secara kewilayahan pulau Kalimantan, Kalimantan Timur (Kaltim) masuk ke dalam wilayah terduga. Hal ini disebabkan telah terjadinya kasus PMK di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Oleh karena itu, Dinas Pertanian PPU telah menutup akses distribusi di perbatasan dan membuat pos pemantauan di daerah Paser yang berbatasan dengan Kalsel,” jelasnya.

Mengenai vaksinasi PMK itu sendiri, ia juga menjelaskan jika belum adanya vaksin yang diterima. Disebabkan Pemerintah pusat masih memprioritaskan wilayah-wilayah yang sudah terdampak kasus PMK.

“Tapi tentunya kita selalu siap apabila nanti dari pemerintah pusat menginstruksikan bahwa kita di PPU harus melakukan vaksinasi,” Pungkasnya (Nis/Advertorial/NK2)