ADVERTORIAL - PARLEMENTARIA

Disdikpora PPU Akui Tidak Miliki Data Anak Putus Sekolah

Alimuddin

PENAJAM (NK) – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akui pihaknya tidak memiliki data anak putus sekolah di wilayah PPU. Hal ini diungkapan, Kepal Disdikpora PPU, Alimuddin kepada newskaltim.com, Senin (8/6/2020) di Penajam.

“Kami melalui surat nomor : 21.1/1366/Disdikpora/V/2020 telah meminta kepada Kepala desa (Kades) dan Lurah se PPU untuk menyampaikan data kepada Disdikpora melalui Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), sebab sampai sekarang kami tidak memiliki data anak putus sekolah se PPU,” tukasnya.

Ia menjelaskan, salah satu tugas pemerintah adalah pengentasan kemiskinan, termasuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, Pemkab PPU melalui Disdikpora mendata semua warga yang putus sekolah. Tetapi hingga kini baru ada 20 orang anak putus sekolah yang dilaporkan oleh Bidang PAUD dan Dikmas Disdikpora PPU.

“Setelah data itu kita dapatkan, anak putus sekolah itu kita arahkan untuk mendaftar di lima tempat  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebar di tiga Kecamatan se PPU. Dengan perincian Kecamatan Sepaku satu PKBM, Babulu satu PKBM dan tiga di Kecamatan Penajam,” tukasnya.

Pendataan ini, jelasnya, dalam rangka menyikapi belum maksimalnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di PPU dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan melalui program Paket A, B dan Paket C. Setiap peserta wajib mengikuti kegiatan belajar di PKBM serta membayar biaya kegiatan sesuai aturan, karena mereka mengikuti proses belajar selama satu tahun.

Ia menegaskan, saat ini Disdikpora sedang membenahni dirinya diantaranya terkait data anak putus se PPU dan  menjadi satu hal yang wajib dimiliki oleh pihaknya, sehingga Disdikpora meminta dukungan dari Kades dan Lurah untuk memberikan data warganya yang putus sekolah tersebut di wilayah masing-masing. Sementara PKBM juga wajib menyampaikan sudah berapa peserta belajar dan lulusan mereka, faktanya mereka juga belum memberikan data secara maksimal.

Meskipun tidak memiliki data anak putus sekolah se PPU, lanjutnya, namun antusias masyarakat untuk program Paket A, B dan C cukup besar, dimana Juni ini mereka sudah harus mendaftar agar bisa mengikuti ujian tahun 2021 depan.

“Sementara itu, untuk peserta PKBM yang tahun ini akan mengikuti ujian total sebanyak 338 orang terdiri dari program Paket A sejumlah 40 orang, paket B sebanyak 120 orang dan Paket C terdapat 178 orang. Dan data mereka juga telah masuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Kaltim).

Alimuddin menuturkan, peserta PKBM wajib mengikuti pelajaran selama satu tahun kegiatan sebelum mereka mengikuti ujian. Apabila dilapangan ada PKBM yang tidak menerapkan belajar selama satu tahun dan kewajiban mengikuti belajar.

“Apabila ada pengelola PKBM bermain agar peserta belajar bisa langsung ikuti ujian dan lulus tanpa harus mengikuti proses belajar. Maka kami akan menindak dengan membekukan ijin PKBMnya karena perbuatan PKBM itu adalah tindakan pidana,” tegas Alimuddin.

Dikatakannya, hari ini Disdikpora menggelar rapat dengan PKBM sebagai bentuk koordinasi pelaksanaan proses pembelajaran dan konsolidasi guna mengetahui apa saja kegiatan mereka, sekaligus penekanan terkait hal hal negatif agar tidak ada tindakan yang dilakukan PKBM mengarah ke tindakan pidana.

“Semua anak putus sekolah di wilayah PPU kami harapkan terdaftarkan di PKBM, sehingga mampu maksimalkan APK dan APM di PPU dalam rangka meningkatkan SDM di bidang pendidikan,” tutupnya. (nk/nav)

Berita Popular

To Top