DPRD PPU Prioritaskan Anggaran Pilkada 2018
Ketua Komisi I DPRD PPU, Fadliansyah
PENAJAM(NK) – Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 baik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PPU maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di PPU harus terus dimonitoring dan diperhatikan dengan serius, terlebih dalam kontek penganggarannya. Hal tersebut diutarakan Ketua Komisi I DPRD PPU, Fadliansyah usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persiapan pilkada 2018 di PPU pada Rabu, (4/10) kemarin di Ruang rapat lantai III kantor DPRD PPU.
Fadli mengatakan, RDP tersebut difokuskan pada kesiapan anggaran pilkada karena menurutnya, terkait anggaran, DPRD PPU ikut terlibat dalam pengalokasian anggarannya. Ia menjelaskan, masih terdapat beberapa yang perlu di evaluasi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) PPU yang masih merasa kekurangan anggaran dalam melaksanakan sosialisasi karena Bakesbangpol PPU hanya mendapat anggaran sekitar 54 juta saja untuk melakukan sosialisasi.
Sosialisasi ini penting, karena melalui sosialisasi kita dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih. Karena pada pilkada 2013 lalu hanya sekitar 57 persen saja partisipasi masyarakat untuk memilih. Jadi, pilkada kali ini targetnya harus diatas 80 persen dan itu perlu sosialisasi. Makanya, kita akan mencoba menambahkan anggaran sosialisasi tersebut. Informasinya pemda PPU sudah mempersiapkan itu, tinggal di DPRD PPU saja,”ujarnya.
Dijelaskannya, dalam RDP tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU juga menjelaskan proses tahapan yang sedang dilakukannya saat ini yakni akan melaksanakan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan wajib Oktober 2017 ini harus dilaksanakan.
“Kalau anggaran KPU PPU sudah aman dan sudah proses pencairan sekitar Rp. 5 miliar,”ucapnya.
Sedangkan dalam segi pengamanan Pilkada 2018, dengan anggaran sekitar Rp. 3 miliar lebih, Polres PPU telah siap mengamankan proses pilkada PPU 2018 agar aman dan lancar. Sedangkan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) PPU, ditangkannya, Panwaslu PPU juga siap melaksanakan Pilkada PPU 2018 dan telah melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan anggaran sekitar Rp. 9,8 miliar.
“Tahun 2017 ini, anggaran Panwaslu PPU saat ini sudah teranggarkan di anggaran murni sekitar Rp. 2 miliar, tinggal menambahkan di anggaran perubahan sekitar Rp. 1,5 miliar, karena targatnya 2017 ini Panwaslu membutuhkan anggaran sekitar Rp. 3,5 miliar dan sisanya itu dicairkan ditahun 2018 sekitar Rp. 6 miliar,”pungkasnya.
Ditambahnya, kedua lembaga penyelenggara Pilkada 2018 di PPU yakni KPU PPU dan Panwaslu PPU perlu diprioritaskan dalam konteks penganggaran, karena menurut Fadli, Januari tahun 2018 masih dalam tahapan Pilkada, sehingga harus diutamakan pencairan anggarannya.
“Biasanya pencairan itu di bulan februari atau Maret, tapi untuk pilkada 2018 kita bisa cairkan duluan anggarannya,”pungkasnya.(kanda)