DPRD PPU Serahkan 1.125 Pokok Pikiran, Fokus Kesehatan dan Pendidikan sebagai Prioritas Pembangunan

PENAJAM (NK) – Dalam upaya memperkuat arah pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU secara resmi menyerahkan 1.125 usulan pokok pikiran (pokir) kepada Pemerintah Kabupaten PPU. Penyerahan ini dilakukan dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 dan Musrenbang RKPD 2026 yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (27/3/2025).

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengungkapkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan menempati posisi teratas dalam daftar usulan yang dihimpun dari aspirasi masyarakat.

“Mayoritas masyarakat menyuarakan kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Maka, pembangunan rumah sakit, puskesmas, ruang kelas baru, hingga peningkatan kualitas tenaga medis dan guru menjadi fokus utama pokok pikiran kami,” ujar Raup.

Meski usulan dari sektor pendidikan dan kesehatan masing-masing berjumlah 93 dan 9 poin—terbilang kecil dibanding total keseluruhan, namun Raup menekankan bahwa dampak dari dua sektor ini sangat besar bagi pembangunan manusia di PPU.

“Infrastruktur penting, tapi manusia yang sehat dan berpendidikan adalah fondasi pembangunan sesungguhnya. Karena itu, kami mendorong peningkatan sarana-prasarana serta SDM secara menyeluruh,” tegasnya.

Berbagai usulan meliputi pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan alat kesehatan, perbaikan layanan puskesmas, hingga pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik dan tenaga medis. Raup menyebutkan bahwa investasi di dua sektor ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga menyiapkan generasi unggul yang siap bersaing.

Acara ini turut dihadiri oleh Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, kepala SKPD, serta sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga.

Dalam sambutannya, Mudyat mengapresiasi kerja DPRD yang dinilainya aktif dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi rakyat. Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap proses perencanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat PPU, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pokok pikiran DPRD merupakan input yang sangat penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah maupun tahunan. Kolaborasi seperti ini harus terus dijaga,” tutup Mudyat. (ADV/NK)