Halal Bi Halal, Bupati – Wabup PPU Minta Maaf
Bupati PPU, H. Yusran Aspar saat menyampaikan kata maaf kepada masyarakat PPU pada pelaksanaan Halal Bi Halal di Kecamatan Sepaku
Yusran : Secara Nasional Kita Kesulitan Uang
PENAJAM (NK) – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H Yusran Aspar dan Wabup, Mustaqim MZ dalam kegiatan Halal Bi Halal di Kecamatan Sepaku baru baru lalu menyampaikan permohonan maaf kepada kepada seluruh masyarakat PPU atas ketidakpuasan terhadap hasil pembangunan di daerah ini selama kepemimpinnya.
“Secara pribadi dan secara kedinasan saya dan pak Mustaqim menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas semua persoalan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, misalnya terkait kerusakan jalan dan lai-lain,”ungkap Yusran.
Dikatakannya, perlu diketahui bahwa jalan-jalan poros tersebut adalah jalan nasional, untuk perbaikannya adalah melalui pemerintah provinsi, karena itu bukan kewenangan Pemkab, disitu tak ada kewenangan kabupaten, jadi janganlah warga menyangka terkait hal tersebut bupati bersilat lidah, kalau di Kecamatan Sepaku Jalan Karang Jinawi-Sukaraja, di Kecamatan Penajam Jalan Sotek-Bukit Subur dan Jalan-jalan lingkungan, masih banyak yang belum diselesaikan.
Saya akui itu karena saya dengan pak Mustaqim gak punya lampu aladin yang cukup dengan sim salabim langsung selesai, langsung terbagun, uang kita sedikit kalau dikatakan bupatinya kurang rajin rasanya tidak juga, dikatakan bupatinya kurang hubungan rasanya tidak juga, karena bupati pernah menjabat DPR RI, namun kenyataaannya memang seperti itu, secara nasional memang kita mengalami kesulitan keuangan, kemudian provinsi juga seperti itu, bahkan se Kaltim juga kondisinya sama, kabupaten kota juga mengalami kesulitan, karena kita hanya mengandalkan dana bagi hasil migas,”papar Yusran.
Labih jauh dikatakannya, sector pendapatan dari sumber daya alam di Kaltim, yang dibagi hasilnya menurun, karena turun itulah lalu pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pembiayaan pembangunan,” ketika saya mulai menjabat Bupati PPU 2013 anggaran kita masih Rp 2,3 Triliun, tapi saya dipenghujung tahun pada 31 Juli 2013 saya dilantik, sudah disahkan APBD, APBD kita memang besar, begitu saya menjabat malah turun separuh, karena harga migas saat itu hanya mencapai 30 Dollar perbarel, sedangkan sebelumnya pernah mencapai 120 Dollar perbarel,” jelasnya.
Menurutnya jika hasil migas tinggi maka bagi hasil juga tinggi, kalau tiba-tiba turun maka bagi hasil pun turun, batu bara begitu juga, Yusran mengatakan saat ia masuk kantor, harga batu bara anjlok nah di 2018 ini harganya mulai bangkint lagi, pas saya meninggalkan jabatan bupati, rupaya memang nasib kita seperti itu kondisinya, nah anggaran kita yang sekarang Rp1,1 Triliun, tahun 2018 diprediksi hanya Rp800 Miliar, terus turun lagi, jadi ga bisa berbuat apa-apa, biar secerdas apapun bupati karena dana bagihasil kita dikucurka dari Pemerintah pusat, pembagiannya kecil, ya kecil juga yang kita dapat,” ugkapnya.
Ia menegaskan pemerintah tidak mungkin merampok kantong rakyat, misalnya dinaikkan pajak dan dinaikan PBB, kemudian dikurangi pembiayaan, dikurangi insentif,dikurangi perjalanan dinas, dikurangi dana poerasional kantor, dampaknya juga kalau dikurangi semua akhirnya masyarakat ngirit belanja kepasar, dengan demikian pedagang lagi yang kena inbasnya.
“Saya sudah memanggil Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Haeran Yusni yang sekarang menjabat Inspektorat, saya bertanya berapa belanja pegawai kita, dijawab sekitar Rp 600 Miliar, nah kalau APBD kita Rp 800 berati sisa Rp 200 Miliar, desa sudah menunggu Rp 60 Miliar, Pendidikan sudah menunggu 20 persen, kesehatan menunggu maka Dinas Kesehatan juga harus mendapat suntikan dana, nah apa yang mau kita bangun dengan dana sisa Rp 100 Muliar, atau Rp 150 milir dibagi dengan 30 dinas yang melayani masyarakat, itu semua perlu suntikan dana juga, rata-rata Rp 1 miliar saja sudah Rp 30 miliar padahal ada diantara mereka yang membutuhkan dana hingga Rp 5 sampai Rp10 miliar, nah kitu lah persoalan kita,” jelasnya.
Lalu untk mengatasi itu masyarakat pernah mendengar bahwa pemerintah kabupaten pernah meminjam, memang betul karena memang terpaksa harus meminjam, kenapa pinjam, pilihannya hanya dua,” waktu saya mulai menjabat bupati sudah terkontrak proyek multy years, artinya melampaui beberapa tahun, pilihannya hanya dua, stop atau dilanjutkan, krena dananya tidak ada, kalau distop maka proyek mangkrak, menunggu duit ada Allau a’lam 2019-2020 belum tentu ada karena kondisi ekonomi kita memang seperti itu,” ungkapnya.
5 tahun ke depan menurut Yusran belum tentu ada dana yang cukup walaupun ada harga-harga sudah melambung naik, tentu pilihannya kalau mau lanjut mesti pinjam,” jadi pemerintahan yang saya pimpin bukan meninggalkan hutang tapi meninggalkan asset, karena utang betul-betul untuk membiayai proyek yang ada, untuk ke Balikpapan gampang, untuk ke Penajam gampang jadi proyek tersebut harus kita selesaikan.
“Kita kasian melihat orang Panatai Lango, Jenebora dan Gersik, maka kita bangunlah jembatan pulau balang itu dengan dana utang, artinya utang itu adalah betul betul untuk kemaslahatan masyaralat, nah yang di Penajam kita bangun akses ke pelabuhan, kalau tidak dilanjutkan pelabuhan tidak maksimal, ya CPO tidak bisa lewat masyarakat complain terus, karena debu jadi haraus kita selesaikan, kalau kita mau Bupati bisa saja membuat keputusan stop akhirnya pengusaha bangkrut, maka dengan utang itu ekonomi kita tetap bergerak dan parusahaan dapat suntikan dana, proyek selesai, pelabuhan bermanfaat. (Humas8/nav/nk)