Jokowi Datang, Masyarakat PPU Berharap Diperhatikan

PENAJAM (NK) – Kedatangan Presiden Joko Widodo, ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)  hari ini Selasa (17/12) yang rencannya mengunjungi lokasi calon Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, menjadi momentum harapan masyarakat PPU untuk diperhatikan saat pembangunan IKN.

Ketua Lembaga Adat Paser (LAP) Kabupaten PPU, kepada newskaltim.com Senin (16/12) di Penajam, berharap sebagai lokal khususnya warga suku Paser mendapat perhatian Presiden, untuk dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan IKN kelak

“Kami juga berharap agar presiden segera menetapkan undang – undang perlindungan hak – hak  masyarakat adat, selain itu budaya masyarakat Paser harus tetap dilestarikan termasuk menyiapkan hutan adat,”ujarnya.

Dibeberkannya, harapan masyarakat PPU berasal dari suku Paser juga  tertuang dalam hasil kongres masyarakat adat Paser yang digelar beberapa waktu lalu bertempat di Rumah Adat Rekan Tatau, pada Minggu 1 September 2019, diikuti tiga wilayah hukum adat Paser, yaitu Kabupaten Paser, Kota Balikpapan dan PPU dengan jumlah peserta kurang lebih 300 orang.

Dengan hadirnya presiden ke PPU, maka pihaknya berharap agar hasil kongres berupa permintaan agar  pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus melibatkan utusan Masyarakat Adat Paser dalam seluruh penentuan kebijakan IKN, baik dalam persiapan maupun selama proses pembangunan, dapat menjadi perhatian presiden.

“Kita berharap Bapak Presiden  segera mengesahkan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Selain itu, masyarakat adat juga mendesak Pemkab PPU dan DPRD PPU untuk segera menerbitkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Paser,” tuturnya.

Masyarakat adat Paser juga berharap dan mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera memfasilitasi pemetaan Wilayah Adat di PPU terutama di daerah calon lKN.

Bahkan pihaknya mendesak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar segera menyelesaikan konflik – konflik agraria, konflik lahan antara masyarakat adat Paser dengan perusahaan.

 “Pembangunan fasilitas IKN haruslah bercita rasa nusantara dalam bingkai Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika dengan tidak meninggalkan kearifan lokal, budaya dan adat istiadat setempat,” tegas Musa.

Musa menambahkan, pihaknya juga berharap agar saat proses perencanaan pembangunan IKN, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan keberadaan wilayah kehidupan masyarakat adat Paser agar keduanya bisa berjalan seimbang dan berkelanjutan.

“Begitu pula dalam bidang ketenagakerjaan, kami berharap pemerintah memperhatikan keseimbangan agar masyarakat adat Paser juga bisa berkontribusi lebih besar untuk pembangunan daerah dan bangsanya. Bahkan kami juga berharap IKN di PPU nanti, berbeda dengan yang ada di Jakarta, kami menginginkan IKN rasa Nusantara,” ucap Musa.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten PPU Helena mengatakan, seharusnya presiden disambut dengan tepung tawar atau acara adat penerimaan tamu – tamu yang datang ke PPU seperti juga dilakukan di daerah lain di Kalimantan, jika tidak dilakukan ia sangat menyanyangkan.

“Kami dari LAP maupun DAD sama sekali tidak mengetahui, rencana kedatangan bapak presiden tersebut,”katanya.

Masyarakat sangat berharap, presiden bermalam  di PPU dan datang ke kampung – kampung masyarakat di seputaran lokasi rencana IKN, agar bisa berdialog langsung dengan masyarakat, tidak melalui seremonial tetapi lebih santai seperti sambil ngopi bareng, dan berbincang dari hati ke hati.

Karena dirinya yakin,  apa yang disampaikan selama ini baik melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dan pertemuan – pertemuan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah  terkait pemindahan IKN , pasti belum sampai ke telinga Presiden Jokowi.

“Sebetulnya harapan masyarakat PPU banyak  tentu harapan positif tentang generasi kita ke depan. Seperti  butuh perguruan tinggi, butuh lembaga pelatihan di daerah, ” tutup Helena. (nav/nk)