Komisi II DPRD PPU Tekankan Pemenuhan Dokter dan Ruang Belajar untuk Perbaikan Layanan Publik

PENAJAM (NK) – Meski capaian pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) patut diapresiasi, Ketua Komisi II DPRD PPU sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2024, Thohiron, mengingatkan bahwa persoalan kesehatan dan pendidikan tak boleh luput dari perhatian.

Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Thohiron menekankan pentingnya pembenahan di dua sektor penting ini demi pemerataan layanan publik.

“Kuota dokter masih kurang. Dinas Kesehatan sebenarnya sudah membuka formasi, tapi tidak ada yang mendaftar. Ini jadi tantangan karena dokter itu pekerjaan spesifik, tidak semua orang bisa daftar,” ungkap Thohiron, Kamis (10/4/2025).

Selain krisis tenaga medis, sektor pendidikan juga masih menghadapi tantangan besar. Kekurangan ruang belajar atau rombongan belajar (rombel), terutama di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), menjadi salah satu perhatian DPRD.

“Kita kekurangan 65 rombel untuk SD dan 21 rombel untuk SMP. Kalau satu gedung punya tiga rombel, berarti perlu sekitar 20 gedung tambahan. Kalau enam rombel per gedung, ya sekitar 10 gedung,” jelasnya.

Thohiron menegaskan, pemenuhan kebutuhan ini tidak bisa diselesaikan sekaligus dalam satu tahun anggaran, tetapi akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan anggaran serta terus berinovasi dalam mengatasi keterbatasan yang ada, baik melalui kerja sama lintas sektor maupun melibatkan peran swasta.

“Yang penting ini masuk perencanaan dan jadi perhatian bersama agar ke depan pelayanan pendidikan lebih merata dan masyarakat tidak kesulitan mengakses sekolah,” katanya. (ADV/NK)