Komisi IV DPRD Kaltim Usulkan Realisasi Pembiayaan Program Gratispol dilakukan secara Bertahap

SAMARINDA (NK) – Penyaluran pembiayaan program kuliah gratis atau GratisPol kembali menuai sorotan di kalangan legislatif. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) diketahui telah mencairkan anggaran sebesar Rp44,5 miliar pada 13 November 2025. Namun, seluruh dana itu hanya disalurkan kepada tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Di sisi lain, alokasi untuk perguruan tinggi swasta (PTS) yang mencapai Rp26 miliar dari total anggaran Rp96 miliar belum tersentuh sama sekali. Ketimpangan penyaluran ini menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kaltim.

Anggota Komisi IV, Makmur HAPK, menilai langkah Pemprov Kaltim tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus konsisten menjalankan komitmen, termasuk yang berasal dari janji politik.

“Kalau memang sudah menjadi janji politik, jangan main-main dong. Rakyat itu mencatat. Kalau sudah berjanji, ya harus diwujudkan,” ujar Makmur pada Minggu (23/11/2025)

Makmur juga turut membandingkan komitmen Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat yang tetap menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) meski menghadapi berbagai tantangan teknis dan anggaran. Menurutnya, Gratispol seharusnya mendapat prioritas serupa karena berkaitan langsung dengan akses pendidikan, terutama bagi keluarga kurang mampu.

Secara regulasi, ia mengingatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Artinya, ruang fiskal semestinya cukup untuk menopang pembiayaan kuliah dari jenjang S1 hingga S3, baik di PTN maupun PTS.

“Ini kita bicara pendidikan. Pemerintah provinsi sudah menjanjikan menanggung pembiayaan dari S1 sampai S3. Sekarang tinggal dilihat, apa konsekuensinya kalau realisasinya tidak merata,” imbuhnya.

Meski memberi kritik, Makmur tetap memahami kemungkinan adanya keterbatasan anggaran dalam implementasi program tersebut. Ia mengusulkan agar Pemprov Kaltim menerapkan skema bertahap selama lima tahun agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat

“Kalau tidak bisa menyeluruh, ya bertahap saja. Tidak mungkin sekaligus,” tuturnya.

Terakhir, Makmur mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis. Karena itu, setiap janji publik harus disampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Rakyat sekarang cerdas. Janji itu harus direalisasikan. Kita di pemerintahan ini harus hati-hati, apalagi kalau bicara janji politik,” pungkasnya.(ADVERTORIAL/NK)