Pemerintah Kabupaten PPU Siap Lakukan Percepatan Eliminasi Malaria

PENAJAM (NK) – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar membuka kegiatan pertemuan lintas sektor dan lintas program “Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara” yang digelar di aula lantai 1 kantor Bupati PPU, Selasa (24/05/22). Kegiatan ini diikuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Penanggulangan Malaria antara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten PPU dengan PT Belantara Subur, PT ITCI Hutani Manunggal, dan PT Balikpapan Wahana Lestari.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus malaria di Kabupaten PPU dan ditetapkannya Kabupaten PPU dalam hal ini Kecamatan Sepaku sebagai Ibu Kota Nusantara. Kasus malaria di PPU pada tahun 2021 berjumlah 1.472 kasus, sedangkan di tahun 2022 tercatat sudah mencapai 354 kasus. Atas dasar tersebut, Dinkes PPU bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, organisasi profesi di bidang kesehatan dan beberapa perusahaan di wilayah PPU, dengan tujuan untuk mendapatkan komitmen serta dukungan dari seluruh lintas sektor dan program berupa kesepakatan dan rencana tindak lanjut dalam penanganan kasus malaria di PPU.

Tohar dalam sambutannya menyampaikan bahwa percepatan eliminasi malaria ini harus didukung dari kesiapan seluruh komponen. Jika antar komponen tidak mendukung, maka sulit tujuan percepatan tersebut dapat tercapai. Selain itu, untuk mengeliminasi malaria di Kabupaten PPU tidak hanya dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan lintas sektor. Karena ada faktor lain yang mengharuskan fungsi pemerintahan, fungsi dari organisasi harus terlibat.

“Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini mampu mengidentifikasi persoalan sehingga program dari siapapun mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu adanya percepatan eliminasi malaria khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara,” sebut Tohar.

Tohar juga menyampaikan keinginannya untuk bersama-sama dengan jajaran Kodim 0913/PPU untuk berbuat lebih dengan memberikan pengetahuan atau kesadaran pada segmen kependudukan tertentu soal malaria. Tohar berpendapat gerakan masyarakat untuk kesehatan harus dikontribusi oleh kesadaran masyarakat kita juga.

“Kalau tidak ada kesiapan dan kesediaan dari warga juga akan sulit terwujud, mudah-mudahan setelah ini ada komitmen bersama bagaimana upaya ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ucap Tohar.

Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut, dr. Herdiana selaku perwakilan WHO Representasi Indonesia menyebut bahwa Bagian Malaria dari WHO memang bekerja sama dengan Kemenkes ingin menurunkan kasus agar IKN menjadi ibu kota yang bebas dari malaria saat sudah waktunya berkegiatan nanti.

“Jadi, untuk malaria ini memang tidak hanya menjadi isu di Indonesia tapi juga global. Secara dunia sepakat untuk mengeliminasi malaria di tahun 2050 untuk seluruh dunia, untuk Asia Tenggara tahun 2030. Jadi,untuk Asia Tenggara sedikit banyak tergantung dengan keberhasilan Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa selain wilayah Indonesia bagian timur, Kabupaten PPU merupakan wilayah satu-satunya dengan kasus malaria yang tinggi. “Jangan sampai ibu kota negara akan menjadi daerah penularan yang sangat tinggi,”jelasnya.

Dalam kegiatan pertemuan ini, tampak hadir perwakilan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, WHO Representasi Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Kodim 0913/PPU, SKPD terkait, organisasi profesi tenaga kesehatan wilayah PPU, dan beberapa perusahaan di wilayah PPU (DiskominfoPPU/Advertorial/NK2)