Penajam Cukup Layak Jadi Ibu Kota Negara
Abdul Gafur Mas’ud
AGM : Jika Penajam Ditetapkan Insya Allah Kita Siap
PENAJAM (NK) – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai layak untuk dijadikan sebagai lokasi ibu kota negara Indonesia, menyusul rencana pemerintah pusat untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia ke luar pulau Jawa dan PPU sebagai salah satu kandidat lokasinya. Demikian ditegaskan, Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM), kepada awak media, Kamis (2/05/2019).
“Saya rasa keputusan pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa itu sudah ada dari pendiri bangsa yakni presiden RI pertama bapak Ir Soekarno jadi ada sejak dahulu, dan kemarin saya sempat berbicara dengan orang pusat memang ada rencana pemindahan tersebut. Kami dari Pemkab PPU jika ditanyakan apakah siap, insya Allah kita siap mendukung daerah ini jadi lokasi ibu kota negara,”ujarnya.
Menurutnya, keputusan pemerintah pusat untuk lokasi pemindahan pusat pemerintahan Indonesia tidak perlu dilakukan lobi, sebab pemerintah pusat lebih mengetahui dimana lokasi yang lebih baik dan pantas, sekiranya pemindahan ibu kota Republik Indonesia itu dipindah ke luar pulau Jawa.
Kita melihat bahwa kawasan di Kabupaten PPU itu, Alhamdulillah selalu kami bilang tanah yang berkah, disamping itu kita memiliki dataran sangat flat kemudian cukup luas dan untuk membangun suatu pemerintahan atau mungkin kota pemerintahan sangat banyak lahan-lahan yang bisa kita potensikan untuk pemindahan ibu kota negara.
Ia menilai, kalau PPU disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu kandidat lokasi pemindahan ibu kota negara, dirasa tidak ada salahnya. Sebab dirinya yakin pemerintah pusat lebih mengetahui yang mana tempat lebih pantas.
“Apalagi kita ketahui kalau kita ukur dari peta PPU berada tengah-tengah Indonesia dan itu tidak bisa dibohongi serta tidak bisa dipungkiri dan Alhamdulillah daerahnya memang cukup layak dijadikan ibu kota,”ujarnya.
Disamping itu, bebernya sekitar PPU ada kota-kota pendukung seperti Balikpapan yang sudah mempunyai bandara dan pelabuhan internasionalnya, apalagi Pemkab PPU begitu fokus untuk menyambungkan infrastruktur, ternyata mungkin ini adalah salah satu juga lirikan dari pemerintah pusat.
AGM menuturkan, jika dilihat ada beberapa ibukota itu selalu ditopang dengan kabupaten atau provinsi lain sekitarnya, contohnya pusat ibu kota negara ada di Jakarta tapi bandaranya ada di Provinsi Banten, kemudian kota Makassar ibukotanya di Makasar tetapi bandaranya di Kabupaten Maros, jadi tidak menutup kemungkinan kota Balikpapan sebagai daerah penompang dengan bandara serta pelabuhan internasional dan ibukota negara ada di PPU.
“Jika keputusan pemerintah pusat menetapkan PPU untuk lokasinya mau ditaruh di kecamatan mana saja semua siap dan layak, karena jumlah penduduk PPU hanya ada sekitar 160 ribuan saja, sedangkan infrastrukturnya sudah memadai, pelabuhan laut ada, apa lagi ada daerah sekitar sebagai penompangnya,”tukas AGM.
Terkait kesiapan lahan, tuturnya, Pemkab tinggal menunggu keputusan dari pemeritah pusat, maka pihaknya langsung menyiapkan, apalagi di PPU lahannya banyak berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) jadi memang paling cocok di PPU.
“Oleh karena itu kami juga menekankan NJOP tidak naikan harus turun agar nilai investasi di PPU bisa banjir berdatangan, terbuka lapangan pekerjaan dan penduduk diundangan masuk ke PPU, karena syarat utama agar ekonomi tinggi adalah jumlah penduduk yang banyak,”pungkasnya.(nav/nk)