Perjuangkan Hak Disabilitas, Herliana Yanti Sosialisasikan Perda Nomor 1/2018

PENAJAM (NK) – Guna memperjuangkan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas, anggota DPRD Komisi IV Kalimantan Timur (Kaltim), Herliana Yanti dari Fraksi PDI-Perjuangan, Minggu (27/06/2021), mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain aparatur pemerintahan desa Girimukti tampak pula hadir puluhan masyarakat dalam kegiatan itu. 

Jalannya sosialisasi Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Giri Purwa

Pada kesempatan itu, Herliana Yanti merupakan anggota DPRD Kaltim dari Dapil PPU kepada awak media menjelaskan, dalam kehidupan bermasyarakat penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan hak-haknya belum terpenuhi. 

Perda tersebut, lanjutnya, menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Sehingga Perda ini dijadikan landasan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sosialisasi terhadap Perda ini sangat penting terutama dalam perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, pasalnya tidak semua masyarakat memahami dan mengetahuinya. Padahal kaum disabilitas ini perlu dilindungi dan wajib dipenuhi hak-haknya sebagai warga negara,” tegasnya.

Ia menuturkan, Perda tersebut mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara dan menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.

“Mereka para penyandang disabilitas adalah warga negara yang mempunyai kedudukan hukum dan HAM yang sama dengan masyarakat lainnya berdasarkan UUD RI 1945. Taraf kehidupan penyandang disabilitas harus lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat,” tukasnya.

Menurutnya, dengan keberadaan Perda ini maka penyandang disabilitas bisa terhindar dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan termasuk diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Bahkan, tambahnya, memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Guna mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

“Selain itu mereka dapat menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa serta bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,” urai Herliana Yanti .

Menurutnya, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, untuk menjaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan landasan hukum. 

“Adapun tujuan dan lingkup perda ini terbagi menjadi lima, salah satunya melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi. Kemudian perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan serta segala tindakan diskriminatif,” tutup Herliana Yanti. (*/nk)