Refleksi Hardiknas, Mahasiswa Datangi Kantor Bupati PPU Tuntut Pencairan Beasiswa
Puluhan mahasiswa saat berorasi di depan kantor Bupati PPU
Yusran : Kami Akomodir Kepentingan Mahasiswa
PENAJAM(NK) – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Keluarga Mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara (FKMKPPU) cabang Samarinda mendatangi kantor Bupati PPU guna menuntut kejelasan atas terlambatnya pencairan beasiswa daerah tahun 2017 yang hingga kini tak kunjung keluar.
Aksi massa dimulai sekitar pukul 09.30 wita bertepatan saat berjalannya apel peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, Rabu, (2/5/2018).
Dalam orasinya, Kordinator lapangan FKMKPPU Samarinda, Robert Royda mengatakan, dalam aksi tersebut dirinya bersama mahasiswa menuntut kejelasan beasiswa yang hingga saat ini belum ada titik terang. Selain beasiswa teriaknya, FKMKPPU Samarinda juga memiliki empat tuntutan yang harus diperhatikan oleh pemerintah PPU diantaranya transparansi APBD untuk pendidikan sebesar 20 persen, pencairan beasiswa, meminta solusi pemerintah terkait kesejahteraan guru honorer dan mengeluarkan SK guru honorer menjadi guru tetap.
“Aksi ini sebagai refleksi buat pemerintah dalam rangka peringatan Hardiknas di PPU,”tegasnya.
Orasi mahasiswa di depan kantor Bupati PPU berjalan lancar dan dilanjutkan dialog didalam ruangan lantai I Kantor Bupati PPU dengan disambut langsung Bupati PPU Yusran Aspar, Ketua DPRD PPU Nanang Ali, Sekda PPU Tohar, Assisten III Setkab PPU Alimudin, Kepala Disdikpora PPU Marjani, Assisiten II Setkab PPU Ahmad Usman, Wakil Ketua DPRD PPU Syahruddin M. Noor, Kepala Badan Keuangan PPU Tur Wahyu, Kabag Kesra Setkab PPU Herlambang dan Kabag Umum Setkab PPU Rozehan.
Bupati PPU, Yusran Aspar menjelaskan, dirinya bersama pemkab PPU akan mengakomodir kepentingan mahasiswa terkait beasiswa. Dijelaskannya, keterlambatan pencairan tersebut dikarenakan adanya perubahan dokumen pencairan yang awalnya akan dibayarkan pada tahun 2017 kemarin, namun karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan, sehingga harus dirubah administrasi pembayarannya menjadi pembayaran di tahun 2018 dan harus di setujui oleh Pemkab PPU, DPRD PPU dan harus di asistensikan kembali ke pemerintah provinsi Kaltim.
Perubahan dokumen anggaran memang panjang dan perlu mahasiswa pahami. Tapi, itu semua sudah kita lewati tahapannya dan hari ini pun kita sudah bisa buatkan SK pencairannya. Hari ini kita buatkan SK nya,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum FKMKPPU Samarinda, Muhammad Rifky Darmanto mengungkapkan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap sikap pemerintah PPU yang terkesan hanya memberikan harapan kepada mahasiswa terkait pencairan beasiswa tersebut. Ia menjelaskan, sebelum aksi, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa PPU telah melakukan audiensi beberapa waktu lalu, namun hasil audiensi tidak dijalankan sehingga menimbulkan kekecewaan dari mahasiswa terkait beasiswa.
“Audiensi sebelumnya pemkab berjanji akan mencairkan akhir maret, namun selalu mendapat alasan defisit anggaran, sehingga hari ini kami menuntut transparansi dan kejelasan pencairannya,”tegasnya.
Selain itu, Kabag Kesra Setkab PPU, Herlambang memastikan bahwa SK pencairan beasiswa sudah dapat dibuat, pasalnya dirinya juga melihat para pejabat yang berkompeten untuk menandatangani SK tersebut hadir semua dan dirinya juga telah diminta oleh Badan Keuangan PPU untuk segera mengajukan pencairan beasiswa.
“Hari ini kita buatkan SK nya,”terangnya.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan PPU, Tur Wahyu meminta Kabag Kesra Setkab PPU segera mengajukan pencairan beasiswa karena Badan Keuangan PPU telah menyelesaikan proses administrasi mulai dari Perbupnya, balasan evaluasi dari pemprov Kaltim hingga tersedianya anggaran sekitar Rp. 93 Miliar yang menjadi kas daerah saat ini. Sedangkan untuk membayar beasiswa hanya sekitar Rp. 1,6 Miliar.
“Saya sudah minta ke kabag Kesra untuk mengajukan pencairan salah satunya pembayaran beasiswa yang merupakan kewajiban untuk kita selesaikan,”jelasnya.
Usai mendapat kejelasan pencairan beasiswa, FKMKPPU membuat surat pernyataan yang ditandatangani pejabat Pemkab PPU dan berisi dua point diantaranya pemkab PPU akan mencairkan anggaran beasiswa 2017 di tahun 2018 ini selambat-lambatnya 2 Mei 2018, dan menyetujui diberlakukannya kembali surat rekomendasi dari FKMKPPU Samarinda sebagai persyaratan dalam mengurus beasiswa PPU khususnya di Samarinda.(aris/nk)