100 Hari Kerja AGM Perkuat Sistem Tiga Pilar

Bupati PPU, AGM bersama beberapa awak media melakukan foto selfi usai dilaksanakan rapat paripurna istimewa


AGM : Saya Akan Perjuangan Hak – Hak Honorer Guru

PENAJAM (NK) – 100 hari kerja sejak dilantik menjadi Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud dan Wabup H. Hamdam, ingin memperkuat sistem dari ketiga pilar yakni menyatukan pemikiran antara eksekutif atau Pemkab, legislatif atau DPRD dan tokoh masyarakat.

Diawal – awal 100 hari kerja seperti yang saya sampaikan sebelumnya yaitu kita ingin memperkuat sistem dengan sistem dari ketiga pilar atau penyatuan pemikiran antara eksekutif legislatif dan tokoh masyarakat guna membangun daerah ini,”katanya.

Tetapi, lanjutnya, yang paling prioritas adalah bagaimana sistem pemerintahan iniri terkoneksi jadi dirinya dan wakil bupati serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa kerjasama lebih erat lagi agar nanti efeknya itu lebih terasa kepada masyarakat PPU. Menurutnya, insfrastruktur,  kesehatan dan pendidikan sama pentingnya, mungkin juga disamping itu pelayanan publik umum seperti mengurus yang lain-lainnya yang dulu  didengar susah akan dibuat semudah serta seramah mungkin.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, jelas AGM, karena sudah ada beberapa kepala daerah yang sama dengan apa yang diharapkan dalam visi misinya dan sudah terjalankan jadi ini bukan suatu mimpi lagi jika ada pelayanan kesehatan gratis di PPU dan insya Allah akan terlaksanakan di masa jabatannya hingga tahun 2023 kelak, dimana pihaknya memprogramkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) plus selama kerap menjadi keluhan masyarakat.

“Pelayanan kesehatan yang kami programkan bukan Jamkesda, karena  tidak bias dilaksanakan, karena BPJS itu UU dan keputusan presiden,  BPJS juga demikian jadi kita mengikuti aturan  dari pemerintah pusat dan kami akan jalankan langsung di masyarakat tentunya kesehatan gratis itu insya Allah akan terlaksana di kabupaten PPU,”tukasnya.

Sementara itu, tambahnya, terkait pendidikan baik SD, SMP maupun tingkat SMA/SMK meskipun menjadi wewenangan provinsi, pihaknya akan memperjuangkan hak – hak para guru honorer yang hingga kini telah lima bulan belum menerima upahnya. Selama itu merupakan hak – haknya.

“Masalah insentif pegawai yang belum terselesaikan, kami punya tanggung jawab nanti kita usahakan tapi kami tidak menjadi janji buat kami karena yang menjanjikan bukan saya sebab insentif itu merupakan keputusan dari kepala daerah terdahulu. Tetapi tahun depan kalau misalnya bisa kita naikkan ya insya allah kita naik. tapi kita lihat juga kekuatan keuangan PPU jangan sampai besar nafsu dari pada tenaga,”pungkasnya.(nav/nk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.