KPU PPU Diserbu, Massa Bentrok Dengan Anggota Polres PPU
PENAJAM (NK) – Ratusan massa pendukung salah satu calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (22/03/2019) sekitar pukul 09.00 wita menyerbu kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU secara anarkis.
Upaya mediasi yang dilakukan anggota Polres PPU telah dilaksanakan. Bahkan Ketua KPU PPU juga telah didatangkan untuk memberikan penjelasan kepada massa, namun upaya itu gagal dilakukan massa yang tadinya melakukan demo dengan damai berubah menjadi anarkis berusaha masuk ke kantor KPU, massa yang dihalangi oleh sejumlah anggota Sabhara Polres PPU terlibat saling dorong.
Akibat kalah jumlah anggota Sabhara kemudian mundur kebelakang diganti dengan pasukan anti huru hara Polres PPU. Massa yang semakin beringas melakukan perlawanan dengan melempari polisi, sehingga dilakukan penembakan gas air mata diiringi dengan semprotan air dari mobil water canon. Upaya ini berhasil memukul mundur dan membubarkan massa.
Demikian simulasi sistem pengamanan kota dalam rangka menghadapi Pemilu tahun 2019 rangkaian apel gelar pasukan dalam rangka pengaman Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI serta Pemilihan Legislatif pada Pemilu serentak tahun 2019 di PPU digelar di Halaman Polres PPU diikuti anggota Kodim 0913/PPU, Satpol PP dan Linmas.
Selain simulasi penanganan aksi massa, juga digelar simulasi patroli, pengamanan pendistribusian logistik, penghitungan hingga pleno di KPU PPU.
Apel gelar pasukan dihadiri, Kapolres PPU, AKBP Sabil Umar, Dandim 0913/PPU, Letkol Inf Mahmud, Kajari PPU, Darfiah dan Asisten I Setkab PPU, Suhardi, serta undangan lainnya. Apel dipimpin Dandim dan Kapolres selaku inspektur upacara yang Secara bergantian membacakan amanat Menko Polhukam, Wiranto.
Pada kesempatan pertama Dandim ketika membacakan amanat Menko Polhukam mengatakan, Pemilu serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni lima jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan.
Pemilu serentak kali ini, lanjutnya, akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.
Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI dan Polri yang berada di luar lingkup.
Pemilu Serentak Tahun 2019, tambahnya, merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
Kita ketahui bersama bahwa terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya. Kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan – kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu disetiap daerah,”tukasnya.
Ditegaskannya, TNI – Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019.
Dibeberkannya, jumlah kekuatan prajurit TNI – Polri yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 adalah sebanyak 453.133 orang didukung dengan Alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada jumlah kekuatan TNI – Polri ini cukup besar sehingga kita laksanakan semata – mata menunjukkan bahwa negara dengan didukung oleh rakyatnya sangat serius dan bertanggungjawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas.
Kapolres melanjutkan, sebagai prajurit TNI – Polri sepenuhnya menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Sangat meyakini bahwa unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta perangkat pemerintahan pada strata desa/kelurahan sangat menguasai situasi diwilayahnya dengan bekal inilah mampu menjaga stabillitas keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019,”pungkasnya.
Ditegaskannya, TNI dan Polri menjamin keamanan masyarakat yang akan mencoblos sehingga tak perlu takut untuk datang ke TPS. “Tak perlu galau dan takut ke TPS karena kami bersama TNI siap melindungi,”pungkasnya.(nav/nk)