Tangani DATUN, Pemkab PPU dan Kejari Teken MoU

Bupati PPU, H. Yusran Aspar dan Kejari, Darfiah melakukan penandatangan MoU kerjasama bidang DATUN lingkup Pemkab PPU 

Kejaksaan Hanya Memberikan Pandangan dan Solusi 

PENAJAM (NK) – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melalui Bupati, H Yusran Aspar, Kamis (12/04/2018), menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU melalui Kepala Kejari (Kajari) PPU, Darfiah. SH guna melakukan kerjasama tentang penanganan perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Penandatanganan yang dilaksanakan di aula lantai 3 Kantor Bupati PPU ini turut disaksikan Sekda PPU, H Tohar dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta sejumlah pimpinan SKPD di PPU.

Darfiah dalam sambutannya menjelaskan, MoU ini adalah bentuk apresiasi Kejaksaan dalam melaksanakan pendampingan di bidang hukum dan TUN. Tujuan kerjasama ini adalah kejaksaan memberikan bantuan dalam penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh pemberi kuasa dibidang DATUN.

Ia menerangkan, sesuai UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2010 dalam pasal 24 ayat 2 disebutkan, bahwa ruang lingkup dari DATUN meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.

Dalam hal ini, lanjutnya, Kejari PPU mendampingi lembaga atau badan negara, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN  dan BUMD di bidang DATUN untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara dengan menegakkan kewibawaan pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, Kejaksaan tidak dapat mendampingi, melainkan hanya memberikan pandangan – pandangan dan solusi apabila ada permasalahan dibidang DATUN,”ujarnya.

Lebih lanjut Darfiah berharap, dengan adanya MoU ini Pemkab PPU dapat membuka akses dengan kejaksaan untuk kepentingan dan penyelesaian perkara perdata, sebagai tergugat dan penggugat di pengadilan baik penyelesaian perkara di dalam maupun di luar pengadilan.

“Kami sebelumnya juga telah melaksanakan MoU dengan TNI dan Pelindo. Hal ini merupakan tindakan preventif dan saya harap kerjasama ini bisa dilakukan secara konsisten,”harapnya.

Semetara itu, bupati mengungkapkan, antusiasnya akan penandatanganan perjanjian ini, sebab menurutnya, pendampingan semacam ini seharusnya dilaksanakan sejak dulu di PPU. Oleh karena itu, diharapkan seluruh jajaran Pemkab bisa menggunakan kesempatan dan fasilitas ini dengan baik.

“Meskipun kesadaran akan pentingnya pendampingan dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan kejaksaan ini menurut saya terlambat, diakhir masa jabatan saya, tapi saya harap pak Sekda beserta seluruh jajaran Pemkab dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Insyaallah kita selamat. Kadangkala sesuatu yang menurut kita sudah benar, ternyata belakangan hari bisa menjadi persoalan besar, oleh karena itu perlu dicegah dari awal,”tegas Yusran.

Pada kesempatan sama Sekda menambahkan, sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 Pemda adalah bupati dengan Perangkat Daerahnya. Dalam MoU ini, bupati bertindak atas nama PemKab PPU. Oleh Karena itu, apabila ada SKPD yang akan menindaklanjuti MoU ini, tidak perlu melakukan MoU kembali, melainkan hanya perjanjian kerja antara pimpinan SKPD dengan pihak Kejaksaan saja.

Menurutnya, ada beberapa poin penting yang memang sangat perlu pendampingan hukum di SKPD. Misalnya kapasitas pimpinan SKPD sebagai penanggung jawab program, terutama program yang membutuhkan pemberdataan. Misalnya SKPD yang memiliki program kegiatan pemeriksaan dari sisi kontrak dan pengadaan tanah.

“Kita sebagai badan publik dalam melaksanakan tugas fungsi dan jabatan tidak seperti berjalan di kegelapan, melainkan didampingi oleh badan publik lain yang lebih berkompeten untuk memberikan saran, sehingga kita tidak salah langkah,”pungkasnya. (Humas09/Sisma/ervan/nk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.