ADVERTORIAL - PARLEMENTARIA

Tidak Ada Istilah Anak Tiri di Wilayah PPU


PENAJAM (NK) – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Hamdam mengatakan, tidak ada istilah anak tiri di seluruh wilayah PPU dalam hal pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Demikian ditegaskannya saat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Desa Rawa Mulia Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU.

Ia menjelaskan, di era kepemimpinannya bersama Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) berupaya melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan yang dimulai dari desa hingga ke Kecamatan dan Kabupaten.

Saya masih ingat ada ungkapan dari warga Sepaku, kami dianak tirikan. Ah tidak ada anak tiri itu,”tegas.

Dihadapan masyarakat desa Rawa Mulia, Hamdam menjelaskan, sejumlah program untuk masyarakat terus dilakukan, seperti yang pertama program kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat PPU berupa pembayaran BPJS menggunakan dana APBD untuk pelayanan kelas III dan itu berjalan lancer.

“Pemkab hanya membayarkan untuk pelayanan kelas III bagi seluruh warga PPU apapun status kesejahteraan ekonominya tidak termasuk untuk Pegawai Negeri, TNI, Polri maupun pegawai swasta karena telah ditanggung oleh tempatnya bekerja,”katanya.

Tetapi lanjutnya, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kelas II dan I silahkan membayar sendiri karena tidak masuk dalam kontrak dengan pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah juga membayarkan tunggakan BPJS mandiri masyarakat kelas III.

Kemudian, tambah Hamdam, Pemkab juga telah menggelontorkan bantuan bagi putra dan putri masyarakat yang masuk sekolah dari tingkat pendidikan Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berstatus negeri.

“Bantuan atau subsidi itu berupa baju seragam, tas dan sepatu sekolah gratis. Semua ini sesuai dengan janji kampaye kami dan  Alhamdulilah sudah berjalan,”ujarnya.

Sementara itu, kata dia, di bidang pembangunan, baik jalanan, pertanian, perkebunan, perikanan, gedung sekolah dan lain-lainnya khusus di kecamatan Babulu termasuk membutuhkan anggaran paling besar diantara kecamatan lainnya. Tetapi dirinya yakin semua bisa dilaksanakan apalagi unsur pimpinan DPRD PPU semua berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Babulu – Waru.

Meskipun demikian, jelas Hamdam, pelaksanaan di kecamatan lain seperti Sepaku dan Penajam tetap dilaksanakan. Terkait permasalahan air, sudah menjadi prioritas Pemkab untuk mengoptimalkannya, mengingat kawasan Babulu memiliki lahan pertanian cukup luas mencapai kurang lebih 8 ribu hektar meterpersegi m2.

“Yang pasti kami meminta doanya, semoga anggaran makin tahun APBD di PPU kian bertambah. Saya bersama pak bupati serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah bertekad untuk memajukan PPU, seperti visi dan misi kami yakni Maju, Modren dan Religius,”tutupnya.(nav/nk)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Popular

To Top