Tingkatkan Pelayanan, PDAM PPU Matang WTP Baru
H. Ahmad Usmad
PENAJAM (NK) – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan air bersih, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Danum Taka (DT) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sedang mempersiapkan mematangkan pengoperasian Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru dengan kapasitas 200 liter perdetik.
Plt Direktur PDAM DT PPU, Ahmad Usman, kepada newskaltim.com, Rabu (24/7/2019) mengatakan, pematangan pengoperasian WTP atau IPA tersebut adalah melakukan uji coba penyambungan pipa lama dengan pipa baru yang dibangun oleh PT Rajawali.
Dalam uji coba tersebut pada pipa baru sempat terjadi kebocoran di beberapa titik namun sudah ditangani. Harapannya kedepan WTP baru itu bisa mendistribusikan air ke konsumen secara optimal,”katanya.
Dibeberkannya, WTP baru dengan kapasitas 200 liter perdetik tersebut sudah terbangun di WTP Lawe – Lawe sehingga bisa segera dioperasikan untuk mendistribusikan air ke konsumen PDAM, setelah semua persiapan berjalan lancar tanpa kendala.
“Ada 12 titik uji coba yang kami sambungkan pipa baru ke lama dan saat ini kami sedang melakukan survay mana – mana pipa yang bocor untuk bisa segera ditangani. Apabila semua sudah tidak ada kebocoran baru kita operasikan WTP bari itu,”ujar Usman.
Dibeberkannya, 12 titik sambungan tersebut posisi antara lain di sekitar SMK Pelita Gama Nipah – Nipah, SMKN 2 Sungai Paret lalu di daerah Kelurahan Petung dengan dealar motor kemudian di wilayah Kelurahan Gunung Seteleng.
“Kebocorang terparah berada di sekitar Gunung Hantu Kelurahan Lawe – Lawe, depan BTN Km 4 Nenang,”ungkapnya.
Target persiapan pematangan, lanjutnya, kemungkinan akhir bulan ini sudah rampung dan WTP bisa dioperasikan dan ditargetkan peresmian dilakukan pada 17 Agustus bulan depan sebagai bentuk semangat kemerdekaan.
Menurut Usman, perlu perhitungan sangat matang, mana kala WTP atau IPA sudah siap tetapi pipa distribusi belum siap tentu menjadi persoalan. Sehingga harus disingkronkan semua.
“Kapasitas 200 liter perdetik itu setara dengan atau mampu melayani 14 ribu Sabungan Rumah (SR), jika dilaki empat dalam satu rumah bisa dimelayani 48 ribu masyarakat PPU, cuman tergantung Pemkab PPU berapa kemampuan memasang fasilitas untuk konsumen termasuk juga untuk memberikan subsidi pemsangan SR kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dengan Pemkab,”urai Usman.
Saat ini, tuturnya, jumlah daftar tunggu calon konsumen PDAM mencapai 2 ribu SR. Melihat lima kelurahan wilayah pantai hingga kini belum ada jaringan air. Dan ini menjadi skala prioritas kedepan perlu proyek pipanisasi dilima kelurahan itu merupakan daerah merah, sedangkan daerah kuning dari Petung hingga ke Penajam sedangkan hijau wilayah jalur utama jalan negara.
“Persoalan masih adanya jalur merah dan ada beberapa wilayah yang belum maksimal mendapatkan air bersih karena kemampuan distribusi air kita hanya 75 liter perdetik dikali 70 hanya mampu melayani 4.900 SR saja, sementara kini yang harus dilayani mencapai 6 ribu SR, sehingga perlu pengaturan distribusi secara terjadwal tidak bisa setiap saat didistribusikan beda kalau WTP sudah opersional mudah –mudah bisa maksimal,”tegas Usman.
Diakuinya, faktor pembatasan PDAM PPU salah satunya sumber air dengan Ph 2,8 hingga tiga hingga empat, karena tidak memiliki sungai besar namun perlu bagaimana cara agar bendungan Lawe – Lawe bisa terkoneksi dengan WTP saat ini.
“Meskipun bendungan belum selesai 100 persen, tetapi kita optimis karena luar biasa luasnya bendungan itu. Jika sudah fungsional maka sungai itu tidak kita jadikan sebagai bahan baku lagi, tetapi itu perlu waktu,”tukasnya.
Terkait dengan progres pembangunan bendungan Lawe – Lawe, jelasnya, sekitar 85 persen anggaran sudah ditutup oleh Pemkab PPU dan sisanya 15 persen perlu dicarikan dana dari pusat atau APBN dan sudah diusulkan.
Sementara itu, tambahnya, pada APBD perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta PDAM sudah mengusulkan untuk pembelian genset guna menambah pasokan listrik selain dari PLN, lalu pembelian bahan kimia kalau untuk kebutuhan 200 liter perdetik dibutuhkan banyak lagi.
“Tahun ini ada penyertaan modal untuk masa lima tahun kedepan, kita ajukan ke Pemkab sekitar Rp4 miliar. Selain itu kita juga mengusulkan anggaran untuk mensubsidi masyarakat berpenghasilan rendah program Kemen PUPR dengan Pemkab PPU dimana satu SR senilai Rp3 juta dikalikan 2 ribu SR maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk APBD tahun 2020. Anggaran ini akan dirembes ke pusat setelah direalisasikan dan memenuhi syarat verifikasi pusat,”pungkasnya.(nav/nk)