APBD 2026 menurun, Fraksi PAN-NasDem soroti keberlanjutan Proyek Jalan Tol SamBo
SAMARINDA (NK) – Anggota Fraksi PAN-NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz, soroti penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, dan kekhawatiran terjadinya penundaan pekerjaan.
Anggaran yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp21,35 triliun, kini harus direvisi menjadi hanya Rp15,15 triliun.
Pemangkasan ini terjadi akibat berkurangnya besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke daerah.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran DPRD Kaltim, khususnya terkait kesinambungan berbagai program pembangunan besar yang telah direncanakan. Fraksi PAN–NasDem menjadi salah satu pihak yang secara tegas menyuarakan kekhawatiran tersebut.
Dia menjelaskan bahwa pemangkasan TKD memaksa pemerintah provinsi menyesuaikan kembali seluruh struktur penerimaan daerah dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2026.
“Penerimaan daerah yang telah disepakati sebesar Rp21,35 triliun harus direvisi menjadi Rp15,15 triliun,” ujar Giaz pada Selasa (2/12/2025)
Ia juga merinci komponen pendapatan daerah setelah penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp10,75 triliun, pendapatan transfer tinggal Rp3,13 triliun, jauh lebih kecil dari proyeksi awal Rp9,33 triliun.
Sementara dari sisi belanja, APBD 2026 kini mencakup belanja operasi Rp8,16 triliun dan belanja transfer Rp5,89 triliun.
Penurunan anggaran lebih dari Rp 6 triliun ini dinilai menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah dalam menentukan kembali prioritas pembangunan.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan Fraksi PAN–NasDem adalah kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda–Bontang (SamBo).
Proyek ini sebelumnya direncanakan untuk mendukung mobilitas antarwilayah dan mengurangi beban lalu lintas di jalur transnasional yang semakin padat.
“Pembangunan Tol SamBo harus diperjelas kelanjutannya. Masyarakat membutuhkan akses yang lebih cepat dan aman,” tegas Giaz.
Selain itu, Ia juga mengingatkan bahwa rencana tersebut sempat menjadi komitmen pemerintah provinsi saat kunjungan kerja di wilayah pesisir Kutai Kartanegara dan Bontang.
Selain proyek tol, Giaz juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah yang dinilai masih memprihatinkan.
Dirinya menyebutkan beberapa ruas jalan utama, mulai dari Samarinda menuju Kutai Barat (Kubar) hingga jalur ke Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau, masih mengalami kerusakan tanpa adanya perbaikan berarti.
Kondisi ini, makin menegaskan perlunya strategi pembangunan yang jelas dan terukur, terutama ketika anggaran daerah sedang berada dalam tekanan.
Dengan keterbatasan fiskal, Fraksi PAN–NasDem mendesak Pemprov Kaltim untuk segera memaparkan langkah konkret dalam melakukan penataan ulang prioritas pembangunan.
Mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng pihak swasta, BUMD, maupun lembaga non-pemerintah sebagai sumber pendanaan alternatif.
“Penyesuaian anggaran harus diiringi strategi nyata untuk memastikan program prioritas tetap berjalan,” pungkasnya (ADVERTORIAL/NK)