ADVERTORIAL - PARLEMENTARIAHEADLINEPPU

Direktur PT. WTR dan Staf Presiden Tinjau Rencana Jembatan Tol Teluk Balikpapan   

Rombongan PT, WTR bersama staf Ahki presiden  setaf pejabat dan pose bersana disela- sela kegiatan di jembatan Pulau  Balamg

Muhammad Sadali : Kedua Jembatan di PPU Sesuai Amanat Presiden

PENAJAM (NK) – Jajaran management PT Waskita Tol Road (WTR) dipimpin langsung oleh Direktur pengembangan dan operasi PT. WTR, Muhammad Sadali  bersama Staf Ahli Presiden Bidang Infrastruktur, Graha Yudha, Kamis (25/7/2019), meninjauan pembangunan jembatan Pulau Balang serta rencana jembatan Tol Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Rombongan setelah tib di PPU langsung mengunjungi pembangunan jembatan Pulau Balang yang berada di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU. Rombongan diterima management pembangunan jembatan Pulau Balang di lokasi pembangunan.

Selain itu, juga diikuti Direktur Kontruksi dan Sistem PT. WTR, Ibnu Nouval, Direktur Keuangan dan SDM PT. WKR, Rudi Purnomo, tampak juga Komite Audit PT. WTR, Asep Mudzakir dan Komite Menegemen Risiko, Ratna Trisnaningrum dan Arnold. Selain itu kunjungan ini juga didampingi Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setkab PPU, Nico Herlambang.

Muhammad Sadali, kepada newskaltim.com mengatakan, tujuan kunjungan kerja pihaknya ke jembatan Pulau Balang adalah, untuk lebih meyakinkan pasar ataupun traffic yang diperkirakan akan melalui jembatan PPU – Balikpapan. Provinsi Kaltim dengan titik Nipah –Nipah di PPU menuju Melawai kota Balikpapan.

Ini akan menambah keyakinan kami serta bapak-bapak dari Komite Risiko yang tentu punya kepentingan ikut dan meyakinkan juga bagi pemegang saham disana. Mudah-mudahan ini dapat berdampak positif dan memudahkan proses – proses pembangunan jembatan Tol Teluk Balikpapan – PPU serta proses-proses administrasi lainnya agar bisa segera selesai,” katanya.

Ia menambahkan, kehadiran perwakilan staf presiden yaitu tenaga ahli madya infrastruktur, menunjukkan bahwa kedua proyek ini adalah amanah dari pemerintah pusat ke daerah yang harus dijaga dan dikawal karena merupakan concern perhatian Presiden RI, Joko Widodo  (Jokowi) sebagai wujud pembangunan Infrastruktur Kaltim yang komprehensif.

“Kedua pembangunan jembatan ini adalah amanat bapak Presiden RI, Jokowi,”ujarnya.

Dijelaskan Sadali, saat ini proses tender memang tengah berjalan di kementerian PU atau Badan Penguasaan Jalan Tol (BPJT) Jakarta. Proses tender tersebut dilaksanakan  untuk penunjukan sebagai investor pembangunan jembatan tol Teluk Balikpapan – PPU.

“Mudah-mudahan kita juga dapat memenangkan tender tersebut, karena kita PT. Waskita Karya juga sebagai pemerkasa pembangunan jembatan itu. Mudah-mudahan ini juga membawa berkah bagi kita semua dan seluruh bangsa Indonesia khusus bagi masyarakat Balikpapan dan Kabupaten PPU serta Kaltim pada umumnya,”ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Kabag Pembagunan Setkab PPU, Nico Herlambang mengatakan, kunjungan itu  adalah untuk memberikan keyakinan kepada komisaris dan pemegang saham PT. WTR  bahwa investasi pembangunan jembatan Tol Teluk Balikpapan layak secara finansial, ekonomi dan teknis.

Terpenting kata Nico, adalah bahwa pembangunan jembatan Pulau Balang dan Tol Teluk Balikpapan bisa berjalan beriringan tanpa menganggu satu sama lain.

Dijelaskan dia, jarak antar kedua jembatan memiliki selisih waktu tempuh 2.5 hingga 3.5 jam sehingga akan memiliki market terpisah dan jumlah lalu lintas harian yang diharapkan akan melintas setelah jembatan dibangun bakal sesuai ekspektasi investasi yang akan ditanamkan.

“Pemkab PPU siap mendukung penuh penyelesaian kedua akses tersebut yang diharapkan akan menjadi solusi pengembangan wilayah PPU pada khususnya dan Kaltim pada umumnya. Pemkab PPU juga siap all out dukung kelancaran proses pembangunannya kedepan, “beber Nico.

Dia mengungkapkan, saat ini Satuan Tugas (Satgas) pembebasan lahan pembangunan Jembatan Tol Teluk PPU-Balikpapan segera dibentuk.  Direktorat Jendral (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkoordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) Kaltim, kemudian BPN di kedua daerah juga akan dilibatkan dalam proses pembebasan lahan ini.

“Beberapa waktu lalu kami juga telah dihubungi Dirjen Bina Marga, kordinasi dengan Kanwil BPN Kaltim, BPN PPU dan BPN kota Balikpapan. Telah membentuk Satgas pembebasan lahan jembatan Tol. Tugasnya untuk melahirkan peta bidang guna membebaskan lahan untuk kebutuhan trase menuju ke jembatan itu,”bebernya.

Pematokan lahan, lanjutnya yang masuk titik trase jembatan itupun akan melibatkan pemilik lahan. Kemudian BPN menghasilkan peta bidang yang dijadikan sebagai bahan penilaian tim appraisal  dalam menentukan harga, taksiran harga tersebut disosialisasikan lagi kepada pemilik lahan bahwa harganya sekian-sekian. Jika warga tidak sesuai dengan harga taksiran tersebut, akan dijelaskan lagi tahapannya seperti apa.

“Posisi kami di daerah hanya memastikan pemilik lahan mendapatkan haknya. Karena biaya pembebasan lahan dibebankan kepada investor dan akan masuk dalam hitungan nilai investasi,” tuturnya.

Nico menyatakan, lelang investasi jembatan Tol PPU-Balikpapan ini akan ditargerkan selesai akhir tahun ini, sementara itu, PT Tol Teluk Balikpapan yang dobentuk serta beranggotakan, PT Waskita Karya, Pemprov Kaltim, Pemkot Balikpapan dan Pemkab PPU sendiri.

“PT Tol Teluk Balikpapan, sudah diundang oleh BPJT, karena ada tambahan item dokumen yang harus dilengkapi yang kini sedang berproses menyelesaikan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan prakualifikasi sebekum masuk tahapan penaearan. Kalau proses lelang selesai  maka pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan,”bebernya.(Humas6/nk/nav)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.