FKS Kabupaten PPU Menargetkan Kabupaten Sehat Bebas ODF

PENAJAM (NK) – Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) malaksanakan rapat koordinasi  dalam rangka  melaksanakan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Sehat, serta revisi Tim Pembina dan Tim Pengurus FKS periode 2018 – 2021. Kegiatan  bertempat di aula lantai I Kantor Bupati PPU, Senin (18/10/2021).

Dalam sambutannya Ketua FKS Kabupaten PPU Risna Rais Abdul Gafur, mengatakan terima kasih kepada semua camat yang telah menjembatani sosialisasi program kegiatan FKS Kabupaten PPU dan juga telah menjadi media komunikasi antara masyarakat sekitar. ” Sehingga apa yang telah dikerjakan melalui program FKS ini, terjadi sinergitas yang sangat positif dan saling membutuhkan satu sama lain,” terang Risna.

Risna juga mengatakan bahwa acara rapat koordinasi ini dilakukan tentu bertujuan untuk bekerjasama antara semua pihak, baik pembina maupun tim pengurus FKS Kabupaten PPU.  Guna mengevaluasi kegiatan juga mensinergikan semua kegiatan yang saling mendukung dan menunjang. Satu hal yang menjadi tugas bersama terkait verifikasi penyelenggaraan kabupaten sehat sekarang ini yang mensyaratkan persentase Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarang harus minimal 60% sudah free.

Namun lanjutnya, untuk kondisi saat ini dari 54 kelurahan/desa, baru ada 17 kelurahan/fesa yang sudah menyatakan bebas ODF. Ini artinya perlu tambahan sekitar 13 kelurahan/desa yang bebas ODF jika ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tingkat Nasional.

” Ini menjadi PR kita bersama tidak hanya OPD terkait saja namun juga Camat/ Lurah dan Kadesnya serta pihak swasta khususnya perusahaan-perusahaan di sekitarnya. Mari bergandengan untuk menyatukan rencana aksi agar Desa/Kelurahan di kabupaten PPU segera bebas BAB sembarangan ,” pungkasnya.

Sementara itu Sekertaris FKS Kabupaten PPU Evi Viola Violeta, menambahkan Kabupaten Sehat adalah kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya  penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang berintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan pernyataan ketua FKS Kabupaten PPU, ODF menjadi masalah utama dimana jika targetnya 60%, setidaknya ada sebanyak 30 kelurahan/desa yang harus bebas ODF. Sementara kondisinya dalam satu kelurahan/desa masih ada 8 hingga 12 Kartu Keluarga (KK) yang tidak memiliki jamban.

” Dengan ini diharapkan kerja sama semua pihak baik OPD terkait Dinas Kesehatan, BPMPD, PUPR, Bapelitbang, Camat/Lurah dan kadesnya serta pihak perusahaan disekitarnya untuk mewujudkan Program FKS agar terwujudnya kabupaten sehat bebas ODF di Kabupaten PPU ,” tutupnya. (Advertorial/NK2)