Koppad Borneo PPU Siap Jadi mitra Pemerintah dan Bantu Masyarakat 

PENAJAM (NK) – Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo atau Koppad-Borneo siap bermitra dan membantu pemerintah, karena sudah menjadi kewajiban sebagai organisasi masyarakat (ormas) yang anggotanya merupakan warga negara Indonesia. 

Hal ini ditegaskan, Komandan Koppad Borneo Distrik Penajam Paser Utara, Ervan Masbanjar saat melakukan rapat koordinasi dengan pengurus Distrik, pengurus Rayon Babulu, Rayon Penajam dan seluruh anggota Koppad Borneo, Minggu (20/7/2025) di Cafe V2, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, PPU.

Untuk diketahui, jelasnya, Koppad Borneo PPU selama ini tidak tidur, dibuktikan hingga kini sudah ada beberapa kegiatan yang telah berjalan. Namun diharapkan organisasi ini nanti harus bisa lebih maju lagi, apalagi saat ini sudah ada dua rayon atau perwakilan di tingkat kecamatan yakni, Rayon Babulu dan Rayon Penajam.

“Di Rayon Babulu ada Robeca sebagai Komandan Rayonnya dan di Penajam sebagai Komandan Alex. Kini kita sedang mempersiapkan untuk membentuk dua rayon lagi yakni di Kecamatan Sepaku tepatnya di wilayah Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan satu lagi di Waru,” sebutnya.

Namun kini, ungkapnya, untuk dua rayon yeng belum terbentuk sudah ada nama-nama yang diusulkan oleh anggota di dua Kecamatan tersebut, harapannya dalam waktu dekat pengurus bisa segara dilantik.

Dibeberkannya, hingga kini jumlah pengurus dan anggota yang aktif mencapai lebih kurang 150 orang dan 50 an orang lagi dinilai pasif, namun sewaktu-waktu mereka siap bilamana  organisasi membutuhkan.

Saya tegaskan, Koppad Borneo ini bukan organisasi yang identik dengan premanisme, dan itu sudah saya sampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota. Harapannya Koppab bisa hadir apabila masyarakat membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana,” tuturnya.

Bahkan sebagai warga negara Indonesia baik pihaknya, pihak siap bersama pemerintah untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan wilayah, termasuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari rongrongan atau gangguan dalam dan luar negeri.  

Menurutnya Koppad Borneo adalah organisasi kemasyarakatan yang dapat menghasilkan hal hal positif bagi anggotanya dan masyarakat sekitarnya, jadi kedepannya nanti Koppad Borneo bisa menjadwalkan agenda lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat dan negara, 

“Kami selalu berupaya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, kecamatan hingga desa/ kelurahan. Apalagi keberadaan kami telah diakui oleh Pemerintah Kabupaten PPU, terbukti dengan beberapa kali kegiatan pemerintah daerah, kita selalu diundang untuk hadir walaupun hanya sebagai tamu undangan,” katanya.

Jadi lanjut dia jika menghadiri undangan dari pemerintah kabupaten tidak melulu harus dirinya sebagai komando distrik yang harus hadir, hal ini sengaja dikondisikan seperti itu, agar masyarakat dan pemerintah mengetahui bahwa organisasi ini bukan miliknya Komando Distrik saja.

Organisasi milik seluruh pengurus dan anggota Koppad Borneo atau milik bersama, makanya setiap kegiatan bisa diwakilkan dengan yang lain. Tetapi konsep kepemimpinan tetap sama tak berubah.

“Saya akui meskipun milik bersama namun garis komando berada di pimpinannya atau Komandan untuk tingkat Distrik hingga Panglima ditingkat Provinsi, karena sistem organisasinya adalah semi militer. Agar roda organisasi berjalan sesuai aturan organisasi,” pungkasnya.(nk1)