PPU Masih Fokus Pembayaran Hutang Hingga 2019
Alimuddin
Setelah Normal Program Rp300 M Baru Dilaksanakan
PENAJAM (NK) – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) hingga tahun 2019 depan masih terfokus pada kewajiban membayar hutang pemerintah pada pihak ketiga maupun PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero dalam membangun insfrastruktur daerah.
Demikian diungkapkan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) PPU, Alimuddin, Jumat (21/9/2018), usai rapat Paripurna Istimewa serah terima jabatan dan penyampaian visi dan misi Bupati dan Wakil bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) – Hamdam periode 2018-2023.
Kita kini lebih fokus pada pembayaran kewajiban-kewajiban, namun ketika anggaran sudah mulai kembali normal dan kita lepas dari hutang maka program selama lima tahun pak bupati dan pak wabup baru bisa tercapai sebagaimana visi misinya,”katanya.
Dibeberkannya, tahun 2018 ini Pemkab PPU masih memiliki hutang sebesar Rp100 miliar lebih dan 2019 dibawah Rp100 miliar. Tetapi dirinya optimis hutang itu tuntas di tahun depan dan program anggaran Rp300 miliar untuk desa dapat direalisasikan.
Ia menjelaskan, perlu masyarakat ketahui bahwa sejak 2015 kemarin, dana bagi hasil untuk PPU dipangkas sampai dengan 30 persen, dan diharapkan bisa kembali normal seperti sedia kalan dengan dengan semangat baru dari AGM dan Hamdam yang membawa visi maju, modern dan religius bagi semua pihak tentunya.
“Kita kan sudah punya bupati dan wabup baru tentu tujuan melanjutkan program pembangunan yang sesuai dengan RPJMD dan kita segera melaksanakan apa yang menjadi visi misi beliau yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan pemerintah daerah,”katanya.
Dibeberkannya, memang seperti diungkapkan Ketua DPRD dalam menjalankan visi misi itu saat ini ada keterbatasan anggaran, tetapi nilai yang ditawarkan dalam visi misi bupati itu sesungguhnya bisa dilakukan tetapi kini barangkali sudah dlakukan Pemkab PPU lebih daripada itu bukan sekedar Rp120 miliar, sebab ratusan miliar rupiah sudah diarahkan untuk pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
“Apa yang dimaksud dengan visi dan misi adalah bagaimana melakukan pemerataan pembangunan. Kita berharap kedepan berusaha untuk mengembalikan kembali APBD kita dimana APBD kita sempat mencapai Rp2,2 triliun,”jelasnya.
Menurutnya, tentu saja itu bisa tercapai jika kebijakan keuangan negara itu berubah, sehingga dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk PPU tidak dipangkas kembali.
“Kami berharap dengan semangat baru dari bupati dan wabup saat ini serta partisipasi semua pihak khususnya DPRD PPU optimis visi misi itu dapat tercapai,”pungkasnya(nav/nk)