ADVERTORIAL - PARLEMENTARIA

PPU Minta Keadilan Pemprov Kaltim

Musrembang


AGM : Anggaran Terbatas Pembangunan Harus Selektif

PENAJAM (NK) – Berbagai point penting tertuang dalam diskusi pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dilaksanakan di Kantor Bupati, Rabu (20/3/2019). Dimana salah satu pointnya meminta agar ada keadilan anggaran bagi PPU dari Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam kesempatan ini salah satu usulan dan saran disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten PPU, Nanang Ali langsung dihadapan Bupati PPU, Apdul Gafur Mas’ud (AGM). Dirinya mengatakan bahwa jika disebutkan sebelumnya pembangunan jalan Sotek – Bongan- Kutai Barat merupakan salah satu program prioritas Provinsi Kaltim di Kabupaten PPU, Nanang Ali berharap lebih baik provinsi fokus kepada program prioritas lainnya yaitu pembangunan jalan Petung-Sepaku-Km 48 Samboja.

Kasihan masyarakat kita yang ada di Kecamatan Sepaku bertahun-tahun mereka dihadapkan dengan kondisi jalan yang tidak pernah bagus. Bahkan jika dalam keadaan baik Penajam-Sepaku cukup ditempuh dengan waktu 1 jam kini bisa membutuhkan hingga 4 jam perjalanan,” kata Nanang Ali.

Selama ini, lanjutnya, provinsi rasanya tidak pernah adil untuk Kabupaten PPU. Jika Gubernur yang dulu selalu berbicara tentang Maloy dan Maloy ia berharap gubernur yang sekarang bisa lebih memperhatikan wilayah selatan khususnya di PPU.

Lebih jauh kata Nanang Ali, selama ini boleh dikatakan Kabupaten PPU merupakan anak tiri pemprov Kaltim. Apalagi jika melihat subsidi Provinsi 2020 untuk PPU yang hanya 55 Milyar membuat pesimis semua orang. Harusnya jika tahun ini hanya 99 Milyar tahun 2020 menjadi 200 Milyar atau bahkan lebih.

Apalagi jika dibandingkan dengan Kabupaten sebelahm terangnya, subsidi Provinsi ke PPU kemarin hanya memperoleh Rp99 miliar sementara mereka memperoleh Rp300 Miliar kan sangat jomplang tidak sebanding padahal jika melihat luasan wilayahnya hampir sama dengan PPU.

“Kami berharap Pemprov Kaltim kedepan juga lebih memperhatikan Kabupaten PPU seperti kabupaten lainnya di Kaltim, “ harapnya.

Sementara itu dalam penyampaian lainnya Anggota DPRD Kabupaten PPU, Fadli. Dalam penyampaiannya Fadli berharap pemerintah daerah dapat segera  menambah fasilitas kantor dinas yang ada di PPU khususnya fasilitas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat  dari sejumlah kantor dinas yang masih harus menempati gedung kurang layak di Kabupaten PPU. Salah satunya seperti Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat petugas pelayanan yang ada disana harus berjubal karena kantor yang tidak memadai. Begitu juga Dinas Dukcapil PPU yang hingga saat ini masih menggunakan kantor Asisten dengan pelayanan yang begitu padat. Bahkan sejumlah kantor dinas           juga masih mengontrak.

“Melihat kondisi ini tentunya diharapkan pemerintah daerah dapat segera menganggarkan untuk itu karena sejumlah kantor dinas ini merupakan titik-titik pelayanan kepada masyarakat PPU yang harus diprioritaskan,” kata Fadli.

Sementara itu dalam penyampaiannya Bupati PPU AGM mengatakan keterbatasan anggaran yang dimiliki menuntut pelaksanaan pembangunan memang  harus terlaksana secara selektif dan mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan lainnya.

Selain itu Rumah Jabatan (Rujab) bagi Kepala Daerah di PPU juga belum dimiliki selama ini Rujab yang digunakan adalah menyewa. Padahal menurut AGM, Rujab juga merupakan simbol bagi daerah atau kabupaten.

“Rumah jabatan ini memang harus ada karena itu merupakan simbol bagi daerah  dimana pun bagi kepala daerah saat ini maupun kedepannya,”ujar dia.

Ditambahkan AGM, saat ini pemerintah daerah juga masih harus melunasi hutang-hutang Multi Years yang ada. Saat ini usulan pembangunan kantor dinas yang ada cukup banyak, jika semua itu harus dikerjakan menggunakan APBD maka hutang yang ada dikawatirkan akan terbengkalai.

“Saat itu begitu saya dilantik sebagai bupati PPU hutang daerah saja mencapai 214 Milyar, kemudian hutang SMI sebesar 348 Milyar sementara untuk gajih aparatur saja berkisar antara 400-500 Milyar kasihan sekali APBD kita. Sehingga menurut hemat saya kita bayar dulu hutang-hutang daerah ini kemudian setelah 2021 nanti pembangunan baru bisa dirasakan,” pungkas  AGM. (Humas6/nav/nk)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Popular

To Top