ADVERTORIAL - PARLEMENTARIABorneoDPRD KALTIMHEADLINEKaltim

Stadion Utama Palaran Butuh Pengelola Profesional, Komisi II DPRD Kaltim Dorong Pemprov Lakukan Perhitungan Cermat

SAMARINDA (NK) – Stadion Utama Palaran, salah satu aset berharga di Kaltim, telah lama terlupakan. Meskipun dibangun dengan investasi besar, stadion ini tidak mendapatkan perawatan yang pantas. Namun, kini Pemprov Kaltim mulai memberikan perhatian kepada stadion ini.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, Kamis (26/10/2023). Ia mengapresiasi upaya Pemprov Kaltim dalam memperbaiki akses jalan menuju stadion. Ia berharap stadion ini juga akan mendapatkan perawatan berkala agar dapat digunakan dengan nyaman.

“Kami senang melihat jalan aksesnya sudah diperbaiki dan terlihat sangat baik. Kami berharap perawatan stadion ini juga akan rutin dilakukan,” kata Nidya.

Namun, Nidya tidak berhenti di situ. Ia juga mengusulkan agar pengelolaan stadion ini diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian profesional. Menurutnya, hal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan stadion dan olahraga di Kaltim.

“Kami merekomendasikan agar pengelolaan stadion ini diserahkan kepada ahli profesional setelah didasari oleh data yang lengkap. Kami yakin mereka dapat mengelola stadion ini dengan lebih baik,” jelasnya.

Nidya menegaskan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan terus mengawasi dan mendorong Pemprov Kaltim untuk memprioritaskan perbaikan aset-aset yang ada. Ia mengatakan bahwa hal ini merupakan usaha bersama masyarakat Kaltim untuk menjaga aset berharga mereka.

“Apakah itu merupakan hasil dari kerja kami atau tidak, yang pasti ini adalah usaha bersama masyarakat Kaltim. Kami harus menghargai dan merawat aset-aset yang ada,” ujarnya.

Sebelum menyerahkan pengelolaan stadion kepada pihak profesional, Nidya menyarankan agar Pemprov Kaltim melakukan perhitungan dan studi yang cermat terkait dengan tawaran yang diajukan oleh calon pengelola. Ia mengatakan bahwa jenis kerja sama yang akan dijalankan dapat bervariasi tergantung pada kemampuan Pemprov Kaltim dalam mengelola.

“Kami akan mempertimbangkan hal ini nanti. Kami harus memastikan bahwa kerja sama yang dijalankan tidak merugikan Pemprov Kaltim dan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (Adv/*/NK)